Ekonomi

Apple ke Parler: Hapus Konten Kekerasan atau Tamat Riwayat!

Jakarta – Setelah Google yang menyikat Parler di Play Store, Apple juga menyerukan tindakan tegas. Bedanya, perusahaan yang didirikan mendiang Steve Jobs ini melancarkan ultimatum ke pembuat Parler.

Sebagai informasi, Google dengan tegas memblokir aplikasi sayap kanan pendukung Presiden AS Donald Trump itu beredar di Play Store karena dinilai memuat konten kekerasan. Parler disebut dimanfaatkan pendukung Trump untuk menyerbu Gedung Capitol beberapa hari lalu.

Parler dipakai oleh para pendukung Trump yang secara terang-terangan melakukan ujaran kebencian. Parler sendiri menolak untuk menyensor postingan dengan alasan kebebasan berbicara.

Pasca Gedung Capitol diserbu pendukung Trump yang menolak hasil Pilpres AS 2020, tak sedikit yang mendesak perusahaan teknologi agar bertindak membatasi ujaran kebencian. Begitu juga Apple yang saat ini telah mengultimatum Parler.

“Kami telah menerima banyak keluhan mengenai konten yang tidak pantas dalam layanan Parler, tuduhan bahwa aplikasi Parler digunakan untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi aktivitas ilegal di Washington DC pada 6 Januari 2021 yang menyebabkan hilangnya nyawa, banyak cidera, dan perusakan properti,” kata Apple kepada Parler lewat email yang beredar di BuzzFeed dilansir dari SFGATE, Sabtu (9/1/2021).

Sampai saat ini, berdasarkan pemantauan yang dilakukan Apple melihat kalau Parler masih dipakai para pendukung sayap kanan dalam merencanakan dan memfasilitasi aktivitas ilegal serta berbahaya lebih lanjut.

Hal itu yang membuat Apple mengancam agar pemilik Parler segera melakukan moderisasi konten di dalamnya, khususnya yang mengandung kekerasan dan ujaran kebencian. Apple pun memberi waktu dalam 24 jam, apabila tidak diindahkan, maka Parler dihapus dari App Store.

Sebelumnya, sepak terjang Presiden AS Donald Trump di dua layanan media sosial (medsos) favoritnya, Facebook dan Twitter telah tamat.

Postingan Trump di kedua media sosial itu dinilai meresahkan dan bisa memicu kekerasan lebih lanjut, bukannya mendamaikan. Maka akun sang presiden pun digembok permanen oleh Twitter dan tanpa batas waktu oleh Facebook.

“Peristiwa mengejutkan dalam 24 jam terakhir dengan jelas menunjukkan presiden Donald Trump ingin menggunakan sisa waktunya untuk merusak transisi kekuasaan yang damai dan sah pada penerusnya yang terpilih, Joe Biden,” tulis Mark Zuckerberg, CEO dan pendiri Facebook.

Twitter pun baru saja mengambil tindakan lebih tegas. Setelah dianggap kembali melanggar peraturan, akun Twitter Donald Trump yang baru saja dibuka, kembali ditutup dan kali ini secara permanen.

“Setelah review mendalam tweet terkini dari @realDonaldTrump dan konteksnya, terutama bagaimana penerimaan dan interpretasinya di Twitter, kami secara permanen menangguhkan akun itu terkait risiko bisa jadi pemicu kekerasan lebih lanjut,” sebut Twitter. (Salsa/S:Detik.com)

 

Salsa Sabrina

Recent Posts

Menhut Raja Juli: Penindakan Perusahaan Terlibat Karhutla Tak akan Berhenti

Timredaksi.com, Kalimantan - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap akan menindak tegas perusahaan yang terlibat…

19 hours ago

BPK Apresiasi Langkah Pemerintah Daerah dalam Memperbaiki Tata Kelola Keuangan Daerah

Timredaksi.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun…

3 days ago

Kemnaker Uji Coba Pelatihan Terhubung Industri untuk Tekan Kesenjangan Kompetensi

Timredaksi.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menguji coba skema pelatihan hibrid yang menghubungkan pembelajaran…

4 days ago

Neng Eem Ajak Masyarakat Cianjur Perkuat Wawasan Kebangsaan Lewat Empat Pilar MPR RI

CIANJUR — Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz kembali melaksanakan kegiatan…

6 days ago

GEMPA BUKAN UKURAN DOSA SEBUAH DAERAH

GEMPA BUKAN UKURAN DOSA SEBUAH DAERAH Dr. DARYONO, anggota IABI Ketika suatu daerah dilanda gempa,…

1 week ago

Survei LKPI: Gerindra Pimpin Elektabilitas, PSI 4,3 Persen

Timredaksi.com, Jakarta - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) memotret dinamika politik menjelang Pemilu 2029, termasuk…

1 week ago