Wapres Apresiasi Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua Turut Jaga Keutuhan NKRI

Timredaksi.com, Jakarta —Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua secara virtual di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat siang ini, Selasa (31/05/2022).

Hadir memimpin rombongan, Ketua LMA Provinsi Papua Lenis Kogoya memaparkan hasil keputusan Musyawarah LMA se-Tanah Papua sebagai aspirasi para tokoh adat, tokoh intelektual, dan tokoh perempuan di Papua bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.

“Kami Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua setia mendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan hasil keputusan ini, kami minta waktu audiensi langsung dengan Pak Presiden dan Wakil Presiden,” ucap Lenis.

Ia juga menyebutkan rencana Deklarasi Papua Damai bertajuk “Merajut Persatuan Menipis Perbedaan Membangun Papua Damai Mengejar Kesejahteraan Berbasis Adat” yang akan digelar serangkai dengan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, pada 1 Juni 2022, di Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua.

Menanggapi hal itu, Wapres mengapresiasi LMA Tanah Papua yang telah menginisiasi Musyawarah LMA se-Tanah Papua dan Deklarasi Papua Damai dalam kerangka mendukung kebijakan otonomi khusus dan pemekaran wilayah Papua.

“Penghargaan saya sampaikan kepada para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua yang telah membantu menjaga keutuhan NKRI,” Wapres mengapresiasi.

Wapres juga menyampaikan kesediaannya untuk memberikan sambutan pada acara Musyawarah LMA se Tanah Papua, walaupun secara virtual melalui rekaman, yang akan ditayangkan kepada seluruh peserta Musyawarah LMA di Lapangan Pendidikan Wamena Kabupaten Jawawiyaya pada tanggal 1 Juni 2022 besok.

Lebih jauh, Wapres menegaskan kuatnya komitmen pemerintah untuk menyejahterakan Tanah Papua melalui beragam regulasi kebijakan afirmasi, seperti peningkatan dana otonomi khusus dan kebijakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua, serta memberikan pemihakan pada OAP yang mewakili masyarakat adat untuk menjadi anggota DPRP/DPRK tanpa melalui pemilihan umum dengan kuota 25 persen.

Wapres menambahkan, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tersebut dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat di tiap-tiap daerah bisa lebih dekat, lebih mudah, dan lebih sederhana sekaligus untuk mendongkrak perekonomiannya.

“Semua untuk kepentingan orang Papua. Melalui pemekaran DOB ini, diharapkan pelayanan publik akan semakin mudah diakses oleh masyarakat dan pusat-pusat perekonomian baru dapat semakin bertumbuh,” terangnya.

“Pemerintah sungguh-sungguh ingin mewariskan perdamaian, ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, kesejahteraan, kerukunan di antara masyarakat Papua, ingin mewariskan Papua yang maju, yang sejahtera,” imbuh Wapres.

Pemerintah pun, sambung Wapres, selalu terbuka menerima masukan-masukan yang konstruktif dari seluruh lapisan masyarakat Papua agar program-program percepatan pembangunan kesejahteraan yang dijalankan di Tanah Papua tepat sasaran.

“Kita ingin yang kita lakukan sesuai dengan keinginan masyarakat Papua,* dan difokuskan untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat di Papua,” tuturnya.

Untuk itu, Wapres meminta dukungan LMA Tanah Papua agar terus meyakinkan masyarakat Papua akan komitmen pemerintah tersebut.

“Kita harus betul-betul bekerja sama, tidak mungkin pemerintah saja, tidak mungkin pemerintah daerah saja, semuanya. Dan, semuanya itu kami katakan adalah untuk orang asli Papua,” tegas Wapres.

“Mari kita letakkan batu, tonggak sejarah supaya yang kita wariskan Papua yang sejahtera, aman, dan damai, dan bersatu, bersaudara,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Wapres dalam pertemuan tersebut; Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Arif Rahman, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Muchammad Zulkarnain, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Lukman Hakim Siregar.