Rencana MPR Kejar Kajian Amendemen Konsitusi PPHN Di April 2022

Timredaksi.com – Ketua MPR Bambang Soesatyo menargetkan kajian mengenai kebutuhan amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 untuk memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) akan rampung pada April 2022.

Jika amendemen UUD 1945 yang disepakati, Bamsoet mengingatkan bahwa PPHN hanya akan mengubah atau menambah dua ayat yaitu satu ayat di Pasal 3 dan Pasal 23 dalam Konstitusi.

“Jadi tidak ada pembahasan lain terkait dengan penambahan periodisasi, penambahan kekuasaan MPR, dan lain-lain. Hanya menambah dua ayat di Pasal 3 dan Pasal 23,” ujarnya.

Perlu disampaikan Ane demen UUD 1945 merupakan wacana yang kembali digaungkan Bamsoet dan mendapatkan respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021 lalu.

Namun, wacana itu mendapatkan sorotan tajam publik karena diduga akan mengubah masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode.

“Akan ada potensi bola salju kepentingan di mana bola salju itu menggelinding dan membesar dan itu bisa masuk ke kepentingan kepentingan politik jangka pendek yang tidak baik bagi ketatanegaraan bagi kita. Seperti isu periode ketiga, pemilihan presiden melalui MPR. (mcm/ror)