Timredaksi.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI komisi IX Sri Meliyana soroti Kementrian Sosial. Pasalnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Peserta Penerima Bantuan Iuaran (PBI) belum maksimal.
Anggota praksi Gerindra asal Sumatra Selatan II itu menuturkan penerima bantuan sudah disiapkan dan sudah dibahas komisi IX namun kementerian sosial belum mempunyai data yang lebih sempurna dalam program menunjan program kesehatan itu.
“Kwota sudah disiapkan tapi data masih morat marit masih hapus-hapusan dan proses masih berbulan-bulan . Dalam transisi ini apa tidak kita pakai dulu data ini, hapus satu ruh tidak ganda lagi,”kata Sri Meliyana saat memberikan masukan pendapat saran serta ketikan dalam rapat RDP parlemen gedung Nusantara I Rabu, 24/11/2021.
Politisi Gerindra asal Sumatra Selatan II menuturkan masih banyak data penerima dalam program PBI itu yang masih ganda. Ia mengharapkan program kesehatan berjalan adil dan merata sesuai pakta dilapanggan sehingga bisa memilih mana yang berhak dan tidak.
“Data ganda baru 2.8 juta, dan sisa kwota 12.7 juta. Ada penghapusan 2,3 juta telah nonaktifkan sebulum proses tanggal 1 November 2021. Sudah sejauh mana data pengganti ini berjalan kembali ke acuan awal harus dimaksimalkan mendekati kwota.”paparnya
“Kami dari komisi IX menginginkan kwota itu dimaksimalkan mungkin dimanfaatkan karna diluar sana banyak orang yang menunggu soal BPJS. Kami ingin ini menjadi transisi.,” pungkasnya
Sekedar diketahui komisi IX rapat dengan Menteri Dalam Negeri RI, (Menaker) Menteri Kesehatan RI, (Menkes) Mentri Sosial RI, (Mensos) serta rapat dengar Pendapat dengan Ketua Dewan Jaminan Nasional (DJSN) dan direktur utama BPJS kesehatan membahas permasalah data dalam rangka sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Peserta Penerima Bantuan Iuaran (PBI).(Ror)