Pelayanan Buruk, Politisi PDI-P Desak Ganti Kepala BPN Bandar Lampung

Jakarta _Timredaksi.com–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi II, H. Endro Suswantoro Yahman mendesak Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk segera mencopot kepala BPN Kota Bandar Lampung.

“Saya minta bila perlu dicopot kepala BPN Bandar Lampung jika melihat permasalah carut marut yang sedang terjadi saat ini,” kata Endro dikutip Lampung TV Minggu, 30/1/2022.

Menurutnya, BPN Bandar Lampung dalam hal pengarsipan, pemberkasan, dan keterbukaan informasi sangat buruk. Terlebih berdasarkan pengaduan warga, ada sekitar ratusan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau  PTSL Tahun 2017 sampai saat ini tak kunjung terbit.

Lanjut Poltisi PDIP dapil Lampung I, melihat belum selesai pengurus sertifikat melalui program PTSL, BPN Bandar Lampung belum bisa menunjukan pelayanan yang baik dan tidak profesional dalam mengemban tugas.

“Semua ini seharusnya diutamakan, terlebih ini program Presiden Joko Widodo sejak 2017 . Banyak yang selesai tapi juga banyak yang tertinggal terutama di Bandar Lampung,” tukasnya

Anggota DPR komisi II memastikan persoalan tersebut akan dibahasnya pada saat rapat kerja bersama Kementrian BPN, dan akan menegur untuk segera mengevaluasi pimpinan dan seluruh Pejabat BPN Bandar Lampung.

“Kami menegur keras terutama Mentri BPN untuk menegur anak buahnya terutama di Bandar Lampung atas kinerja anak buahnya, laporan selama ini baik-baik saja ternyata compang-camping,” ungkapnya

“Untuk PTSL setiap tahun kita anggarkan pertama sekitar tujuh sampai sepuluh juta sertifikat, tahun ini hanya sekitar lima juta sertifikat program PTSL seluruh Indonesia,” lanjutnya

Masih persoalan yang sama Angoota DPR RI Dapil Lampung I,  kejadian yang viral beberapa hari lalu, pasalnya dua wartawan yang diintimidasi pihak BPN dengan menghalangi melalui penjaga kantor (satpam_red) disaat pewarta ingin mencari informasi program sertifikat warga yang tak kunjung terbit itu.

“Sebetulnya ini keterbukaan informasi mutlak diperlukan diera demokrasi. Masyarakat perlu mendapatkan informasi sejelasnya salahsatunya melalui jurnalis karena media itu pilar demokrasi ini bukan rahasia negara hanya mencari berita masalahnya di mana?,” Ucapnya.

Wakil rakyat Lampung tetinggi itu mendesak Kementrian BPN segera mengevaluasi seluruh BPN yang ada di Lampung, terutama di Bandar Lampung yang menjadi sorotan masyarakat saat ini. Dimana Kementrian BPN harus bersikap tegas terhadap BPN Bandar Lampung karena menciderai institusi publik.

“Saya terimakasih juga kepada jurnalis kalau gak ada kalian saya gak tau permasalahan di BPN Bandar Lampung, karena selama ini sangat baik laporannya,” tutupnya. (ror)