Komisi II DPR RI Minta KPU Bisa Optimalkan Anggaran Yang Sudah Cair

Jakarta_Timredaksi.com–Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus optimis kawan-kawan di KPU dapat bekerja dengan maksimal melakukan berbagai program dan tahapan pemilu dengan anggaran yang ada saat ini. Anggaran yang sudah dicairkan pemerintah harus bisa dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelumnya anggaran KPU yang sudah cair Rp.2,4 T dan tanggal 26 Juli lalu, Kemenkeu merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp.1, 245 triliun.

“Jadi total anggaran yang telah dicairkan sudah berjumlah Rp. 3,68 T. Total anggaran di rasa sudah mencukupi untuk memenuhi program dan tahapan pemilu di tahun 2022,” ujar Guspardi Kamis 11/8/2022.

Poltisi PAN dapil Sumbar itu menyampaikan bahwa KPU harus bisa mengggunakan dana sesuai skala prioritas dalam berbagai tahapan.

Terkait pengadaan kantor dan gudang kata Guspardi saat ini jangan dulu menggunakan anggaran dari negara, dengan cara KPU bisa melakukan pendataan dan mengkompilasi mana saja KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang belum memiliki kantor atau gudang.

Dia menyebut hal tersebut bisa meminta bantuan Menteri Dalam Negeri sebagai pembina kepala daerah untuk difasilitasi kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota di seluruh Indonesia.

“Apakah bentuknya hibah atau pinjam pakai. Hal ini sebagai bagian dari solusi agar penyelenggaraan pemilu tidak terkendala dan tetap berjalan dengan baik,” ungkapnya

Legislator asal Sumatera Barat itu juga
meminta KPU di daerah bisa menggunakan fasilitas kendaraan yang sudah ada untuk mobilitas.

Ia mengatakan, jika memang sangat dibutuhkan bisa dengan sistem sewa atau melakukan berbagai penyesuain seperti rapat-rapat koordinasi antara KPU dengan KPU didaerah dapat memanfaatkan media online dengan maksimal.

“Berikutnya juga dapat menunda pengadaan kebutuhan penunjang dan kebutuhan yang tidak sangat mendesak. KPU harus bijak dan dapat berhitung dengan cermat dengan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien serta melakukan penghematan. Jadi mana dulu yang diprioritaskan, itu kuncinya,” ungkapnya

“Kawan-kawan di KPU mesti memahami keadaan keuangan negara yang mempunyai tanggungan yang berat. Karena tidak dipungkiri pandemi Covid-10 dan situasi global saat ini sangat memengaruhi kondisi keuangan negara. Bahkan beberapa negara dewasa ini mengalami krisis ekonomi dan terancam bangkrut,” sambungnya

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan dana sebesar Rp3,6 triliun yang telah dicairkan Menteri Keuangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih dari cukup untuk melaksanakan tahapan Pemilu di tahun 2022. (ror).