BMI Sebut Pandemi Butuh Extra Ordinary Kebijakan

Jakarta, Timredaksi.com – Akhir tahun 2020 masih menyisakan berbagai persoalan akibat pandemi covid-19, sehingga perlu adanya penerapan kebijakan dari pemerintah yang bersifat extra ordinary.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi, menurutnya, meskipun banyak yang bisa diapresiasi, namun sejauh ini berbagai perbaikan yang dilakukan pemerintah utamanya di bidang kesehatan dan ekonomi belum dilaksanakan secara maksimal dan fokus.

“Kita mengapresiasi langkah pemerintah memangkas waktu libur Natal dan tahun baru, karena berdasar pengalaman bulan lalu, waktu libur membuat pergerakan masyarakat meningkat serta abai terhadap penerapan protokol kesehatan. Hingga berdampak pada melonjaknya jumlah kasus positif covid-19,” ungkap Farkhan.

Farkhan menilai, selain penerapan kebijakan dalam rangka menghambat penyebaran virus. Kebijakan yang berorientasi pada perbaikan infrastruktur kesehatan secara lebih luas serta perbaikan ekonomi juga harus dilakukan secara lebih serius dan fokus.

BACA JUGA :

–      https://timredaksi.com/deklarasi-bmi-yogyakarta-diharapkan-bisa-menjadi-barometer-pemuda-yang-siap-membela-rakyat-kecil/

–      https://timredaksi.com/pelatihan-kader-bmi-ntt-peran-pemuda-dalam-politik-pembangunan-daeran-dan-spiritualitas-kader/

–      https://timredaksi.com/bmi-dukung-kpk-usut-suap-kkp/

 

Dalam hal perbaikan ekonomi, pemerintah diharapkan bisa lebih fokus pada sektor yang melibatkan banyak tenaga kerja seperti UMKM dan pertanian yang beskala makro.

“Selain itu, kita juga perlu memastikan bantuan sosial untuk masyarakat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat sasaran,” terangnya.

Untuk itu, berbagai kebijakan yang ada tidak bisa diterapkan dengan cara biasa-biasa saja. Kalau itu berkaitan dengan ekonomi haruslah lebih fokus, sedangkan kalau berkaitan dengan kebijakan kesehatan harus lebih ketat.

“Namun ketat bukan berarti berlaku arogan dengan cara selalu menempuh jalur pidana, seharusnya yang lebih ditekankan adalah pentingnya membangun partisipasi publik dalam pelaksanaan kebijakan. Dari yang semata mengandalkan pemerintah, menjadi gerakan bersama masyarakat,” tutur Farkhan. (Salsa)