BMI: Pajak Naik, Rakyat Menjerit

Jakarta – Pemerintah belum lama ini memutuskan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 10% menjadi 11% mulai April 2022. Kemudian, paling lambat 1 Januari 2025, tarif PPN akan dinaikkan lagi menjadi 12%.

Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang disahkan pada Kamis, 7 Oktober 2021.

Ketua Umum DPN BMI Farkhan Evendi menyebut bahwa naiknya pajak akan membuat rakyat kian menjerit. Semua yang dilakukan dan dimiliki oleh masyarakat kini harus membayar pajak. Padahal, tidak semua rakyat memiliki kekuatan untuk membayar pajak, mulai pajak kendaraan bermotor, pajak PBB dan pajak-pajak lainnya.

“Menurut survey CISA sebanyak 77,37 persen rakyat menolak kenaikan PPN. aini pemerintah malah menargetkan terus naik pajak PPN. Apalagi wacana KTP mau dijadikan NPWP,” ujar Farkhan, Kamis (14/10/2021).

DPN BMI menyebut bahwa dengan gambaran tersebut maka pemerintahan Jokowi menjadi pemerintahan yang paling banyak memeras pajak dari rakyat.

Kekuatan di parlemen yang semestinya menyerap aspirasi rakyat juga lemah karena mayoritas sudah merapat menjadi pendukung pemerintah.

“Kami menilai pemerintah sudah kehabisan akal untuk mendapatkan uang, sehingga nasib rakyat terus diperas dengan cara menaikkan pajak serta memeras sektor-sektor lain untuk dipajak, lama-lama tidur pun kena pajak,” ujar Farkhan

Menurut Farkhan, menguatnya ketakadilan dan makin besarnya pajak yang ditarik ke rakyat menunjukkan bahwa negara dalam posisi menjadi negara pemerasan jauh dari visi negara kesejahteraan.

Bahkan, Farkhan menilai jika ada cara lain untuk memeras rakyat selain lewat pajak, mungkin pemerintah akan melakukannya.

“Pemerintah harus memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyat, bukan justru memikirkan untuk memeras rakyat, pungkasnya.