Blok Politik Pelajar Menentang Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, dan Menghendaki Pembubaran Kabinet Indonesia Maju

Jakarta – Pada peringatan hari HAM Sedunia 2020, Blok Politik Pelajar (BPP), Kami atas nama Hak Asasi Manusia menyatakan secara terbuka menentang Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, sekaligus menghendaki pembubaran Kabinet Indonesia Maju. Adapun hal-hal yang mendasari sikap kami karena terjadinya berbagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan dan dibiarkan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, namun tengah dinormalisasi belakangan ini, di antaranya:

Pertama Penanganan Pandemi dan Korupsi. Negara wajib memenuhi kebutuhan dasar warga ketika terjadi bencana nasional, yakni sandang, pangan, pelayanan kesehatan. Namun dari Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan jadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019; kita bisa rangkum sama – sama bagaimana kelakar presiden menangani pandemi Covid-19, sekaligus menebak – nebak kapan COVID akan melandai, sembari terus menyisipkan aturan – aturan yang membabat habis partisipasi publik dengan balutan situasi darurat kesehatan. Situasi semakin memburuk; semakin banyak penderita dengan kapasitas fasilitas kesehatan yang semakin penuh setiap hari, ditambah dengan jaring pengaman sosial yang justru menjerat warga dengan beban – beban tambahan yang menyulitkan ruang gerak warga untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Di sisi tenaga kesehatan, dari Maret hingga Desember 2020 ini, terdapat total 342 tenaga kesehatan yang meninggal akibat terinfeksi Covid-19. Tambah lagi, di tengah minimnya ruang gerak dan partisipasi publik karena ancaman COVID-19 dan ‘operasi yustisi’ yang kadang betulan kadang jadi-jadian, negara malah ngotot menggelar Pilkada serentak demi terisinya kursi untuk para kader-kader partai tanpa peduli adanya kematian dan peningkatan kasus baru Covid-19 belakangan ini.

“Elokkah perilaku pemerintah? Kami menilai, presiden dan Menteri-menterinya telah mengalami kecacatan moral. Di tengah masa kesulitan pandemi ini, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan kabinet Indonesia Maju kembali mempertontonkan kebiadabannya. Kurang dari 14 hari, dua menteri kabinet Indonesia Maju ditangkap karena kasus Korupsi; Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terkait kasus dugaan suap penetapan izin ekspor baby lobster (benur) dan Menteri Sosial Juliari Batubara kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19,” kata Korlap di depan DPP PDI Perjuangan, Kamis (10/12/2020).

Kedua Mereka yang Tewas di Tangan Rezim. Kematian ratusan Petugas KPPS, 8 orang tewas pada tragedi 21-22 Mei, 5 orang tewas pada aksi #ReformasiDikorupsi, ratusan orang yang tidak diketahui pasti jumlahnya tewas pada berbagai peristiwa di Papua, parade kekerasan aparat kepolisian di aksi penolakan UU CK, dan 6 orang tewas pada tragedi Cikampek KM 50 adalah sederet kejahatan kemanusiaan yang dilakukan dan dibiarkan dilakukan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Kejahatan ini belum termasuk penangkapan yang disertai penyiksaan pada peserta aksi berbagai demonstrasi sepanjang 2019-2020.

Ketiga Pendidikan di Tengah Pandemi. Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf terbukti tak memiliki perhatian serius di bidang pendidikan, baik ketika maupun sebelum pandemi. Saat ini pelajar terjebak dalam dilema, putus pendidikan ketika tidak mampu membayar biaya pendidikan atau dijatuhi sanksi akademik setelah menuntut keringanan biaya pendidikan. Paling tidak, begitulah pilihan pelajar yang ekonominya terdampak di masa pandemi.

Selama enam bulan terakhir; konflik rektorat – pelajar di kampus tak terelakkan. Empat pelajar; dari dua perguruan tinggi berbeda dipecat, beserta puluhan pelajar lain mendapatkan sanksi skorsing, peringatan keras, intimidasi hingga kriminalisasi akibat pertempuran di kampus. Baru-baru ini, Frans Napitu, pelajar Unnes, jadi korban sanksi rektorat karena berani melaporkan rektornya sendiri ke KPK.

Keempat Kejahatan Kemanusiaan di Papua. Di Papua, tidak banyak yang berubah saat Rezim Jokowi- Ma’ruf menampuk kursi kekuasaan. Pendekatan infrastruktur di bawah klaim “pembangunan” tidak dapat menyelesaikan persoalan mengakar di Bumi Papua. Pun keuntungan yang ditoreh dari pendekatan pembangunan infrastruktur tetap menyisakan pertanyaan: siapa yang diuntungkan? Rakyat Papua secara umum atau jejeran pemodal yang akan mengeruk kekayaan Papua?

Penyerangan asrama pelajar Papua di Surabaya oleh aparat kepolisian, pemutusan akses internet dan informasi, kriminalisasi menggunakan pasal makar, sampai sederet kasus pembunuhan di luar hukum, hanyalah perwujudan rekaman kasus dari akar-akar masalah Papua yang menjalar. Rezim Joko Widodo – Ma’ruf Amin, sekali lagi, hanya memperkuat akar masalah itu.

Dengan demikian, pengunduran diri seorang presiden, wakil presiden, ataupun Menteri tidaklah cukup. Seluruh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan kabinet Indonesia Maju harus dibubarkan karena telah melakukan dan membiarkan kejahatan kemanusiaan dan tidak dapat membantu negara pulih.

Sikap menentang Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan menghendaki pembubaran kabinet adalah salah satu sikap warga menagih pertanggungjawaban pemerintah atas segala ketidakmampuan, carut-marut persoalan dan kejahatan kemanusian yang dilakukan dan dibiarkan pemerintah. Kejahatan yang terlewat batas harus juga ditanggapi dengan perlawanan yang terlewat batas.