AZAS TIGOR INGATKAN KADISHUB DKI: LOYALITAS KEPADA GUBERNUR, BUKAN RAFFI AHMAD! JANGAN LUKAI HATI MAHASISWA

Timredaksi.com, Jakarta — Keterlibatan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta dalam situasi demonstrasi pada 29 Oktober 2026 menjadi perhatian pengamat transportasi dan kebijakan publik, Azas Tigor Nainggolan. Ia mengingatkan agar Kadishub tidak salah menempatkan posisi sebagai pejabat publik, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat dan mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi.

Azas Tigor menegaskan, Kadishub DKI harus bersikap bijak, netral, dan berhati-hati dalam mengambil tindakan. Jangan sampai kehadiran maupun kebijakan yang dilakukan justru menimbulkan kekecewaan dan melukai hati masyarakat serta mahasiswa.

“Kadishub harus bijak dan hati-hati bertindak. Jangan sampai melukai hati masyarakat dan mahasiswa. Harusnya Kadishub bersikap netral dan memfasilitasi warganya agar bisa beraktivitas dengan baik,” tegas Azas Tigor.

Menurutnya, demonstrasi merupakan bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat yang harus dihormati. Dalam kondisi tersebut, Dishub seharusnya menjalankan fungsi pelayanan dengan memastikan pengaturan lalu lintas, akses transportasi, dan mobilitas warga tetap berjalan baik.

Sorotan Azas Tigor juga mengarah pada persoalan loyalitas pejabat publik. Ia mengingatkan bahwa Kadishub merupakan bagian dari struktur pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya harus mengacu pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta serta ketentuan kedinasan yang berlaku.

“Kadishub itu harus taat dan loyal pada Gubernur, bukan pada Raffi Ahmad. Pejabat publik harus hati-hati bertindak. Jangan sampai salah menempatkan loyalitas dan melupakan tanggung jawab utamanya kepada masyarakat,” ujar Azas Tigor.

Penyebutan nama Raffi Ahmad tersebut menjadi bagian dari penegasan Azas Tigor mengenai pentingnya batas yang jelas antara kewenangan pemerintahan, hubungan dengan figur publik, dan tanggung jawab jabatan. Menurutnya, pejabat pemerintah harus tetap bekerja berdasarkan aturan dan struktur pemerintahan, bukan karena kepentingan atau kedekatan dengan figur tertentu.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan publik bukan ruang untuk menunjukkan keberpihakan. Setiap tindakan pejabat pemerintah akan dinilai masyarakat, terlebih ketika situasi sedang sensitif akibat berlangsungnya aksi demonstrasi.

Karena itu, Kadishub DKI diharapkan mengedepankan komunikasi, profesionalitas, dan pendekatan pelayanan. Kepentingan masyarakat luas harus menjadi prioritas, baik bagi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi maupun warga lain yang membutuhkan kelancaran aktivitas dan transportasi.

Bagi Azas Tigor, tugas utama Dishub adalah melayani masyarakat, bukan membuat masyarakat merasa berhadapan dengan pemerintah. Netralitas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap tata kelola pemerintahan harus menjadi pegangan setiap pejabat publik.