Anggota Komisi V DPR RI, Kritik Honorer Transportasi Kegiatan Sekolah Lapang di Lampung

Timredaksi.com–Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri mengkritik kegiatan sekolah lapang metrologi yang dilaksanakan BMKG di hotel bintang lima Bandar Lampung.

Hal tersebut disampaikan Tamanuri usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Desa Desa, PDT dan Transmigrasi, Kepala BMKG dan Basarnas.

“Saya mau ngomong sama ibu kepa BMKG. Saya baru ngebuka acara sekolah lapang meteogi. Luar biasa di hotel bintang lima. Sekolah lapang orang lapangan ajalah tidak usah begitu tinggi karna dananya banyak, dan tidak melibatkan masyarakat,” kata Tamanuri dalam kesempatan bicara saat RDP di gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, 23/8/2022.

Lebih lanjut Politisi NasDem itu mengatakan kegiatan sekolah lapang diambil leserta dari petugas-petugas bandara dari angkatan-angkatan polisi maupun tentara.

Dirinya menilai idialnya untuk sekolah tersubut dari unsur masyarakat hal itu gunan menunjang pengetahuan dan tarap hidu kalangannya masyarakat.

“Coba kita sisipkan masyarakat supaya ilmu ini berkembang. Jadi peserta sekolah lapangan memang sudah didik sebagai ASN setidak-tidaknya sudah mengetahui secara gelobal. Jadi kalau rakyat dibuat sekolah lapang itu tentu masyarakat ikut serta langsung,” tuturnya

Mantan bupati Way Kanan itu mengharapkan sekolah lapangan bisa membuat masyarakat Lampung yang terkena kerisis akibat kovid selama dua tahun.

“Masyarakat Lampung sudah dua tahun susah dikarnakan kovid selama dua tahu. Karna itu mereka kesetaraan ekonomi kurang maka kegiatan sekolah lapang mereka bisa terbantu karena ada dananya. Jadual ada uang transportasi itu bisa betul-betul bisa membatu masyarakat,” jelasnya

Lebih dari itu Tamanuri akan mengkrik kegiatan yang sama yang dilakukan BMKG di Lampung Timur. Menurutnya dana transportasi yang kurang bagi peserta yang ikut sekolah lapang tersebut.

“Jadi ada uang transportasi akan saya keritik juga ini yang sekarang akan diresmikan di Lampung Timur. Masa uang ongkos orang dari jauh-jauh trspotnya 85.000. jadi bayangkan uang itu tidak cukup untuk ongkos mereka. Jadi harusnya diatas sertus untuk transaksi. Jadi tolong diadakan perbaikan dikemudian hari,” ungkapnya

Sekedar informasi angenda rapat Komisi V DPR membahas laporan keuangan pemerintah pusat APBN TA. 2021, Realisasi APBN TA. 2022 dan RKA K/L TA,. 2023 serta membahas usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi. (ror)