Jakarta – Selain Gerindra, Golkar, dan PDI Perjuangan diprediksi bakal terpental dari pemilu kepala daerah secara serentak Desember 2020 serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Alasan utamanya tak lain karena sikap mereka menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja yang diwarnai kontroversi.
Mereka menyetujui UU Cipta Kerja, padahal berbagai elemen masyarakat, baik buruh, mahasiswa, pelajar, kalangan pendidik, aktivis lingkungan hidup, aktivis anti korupsi serikat buruh, organisasi media, bahkan organisasi keagamaan secara gamblang menolak UU tersebut.
Di tengah proses mengundangkan peraturan sapu jagat itu, ada insiden mematikan mikrofon anggota Demokrat yang sedang interupsi, kemudian “pengusiran” anggota Demokrat dari rapat paripurna pengesahan, hingga naskah aslinya tak kunjung diumumkan. “Hingga main klaim hoax pun terjadi,” kata peneliti politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Suara.com, Rabu (14/10/2020).
Menurut Jerry semua itu menimbulkan bekas luka yang mendalam.
“Para legislator dan pemerintah seakan “budeg” tak mau mendengar kegelisahan publik. Alih-alih untung dari sektor investasi menjadi senjata utama melawan para pengkritik bahkan pendemo,” kata Jerry.
Jerry menilai PDI Perjuangan dan Golkar tak seindah pada pilkada serentak pada 2018 serta pemilu presiden dan wakil presiden 2019.
Jerry mengingatkan ada begitu banyak pemilik hak suara. Buruh jumlahnya jutaan, menurut data KPU pada pemilu 2019 jumlah pemilih milenial ada sekitar 80 juta (40 persen dari total 192 juta voters ada pilpres 2019).
Belum lagi pekerja informal, menurut data Badan Pusat Statistik, total pekerja usia 15 tahun ke atas per Agustus 2019 sebanyak 126,51 juta orang. Persebaran terbanyak terdapat pada pekerja informal, yaitu mencapai 70,49 juta orang. Sedangkan pekerja formal yang hanya 56,02 juta. Dan tahun 2020 jumah kerja meningkat 2,9 juta orang.
“Jadi diantara para buruh saya yakin menyimpan bara api terhadap partai pendukung UU Ciptaker, belum lagi dari organasisi lainnya. Nah ini keutungan bagi Demokrat yang menolak UU ini. Begitu juga PKS,” kata dia.
“Jadi jangan mimpi bagi Airlangga dan Puan Maharani, bahkan Prabowo menang pada pilpres 2024. Apalagi kader Prabowo menjadi ketua baleg UU Ciptaker. Apalagi Prabowo tak bersuara ini yang membuat dia akan ditinggalkan buruh mahasiswa dan organisasi lainnya,” Jerry menambahkan.
Timredaksi.com, Jakarta — Tokoh muda sekaligus Sekretaris DPD Bintang Muda Indonesia (BMI) DKI Jakarta, Ghiffari…
Timredaksi.com, Jakarta -- FORSIMEMA-RI meluncurkan Kaos resmi ke Anggota sebagai atribut keanggotaan untuk bertugas di…
Timredaksi.com, Jakarta – Sebuah video yang menperlihatkan mobil milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan plat…
Timredaksi.com, Jakarta — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan putusan…
Timredaksi.com, Jakarta- Lembaga Dakwah PBNU kembali meneguhkan perannya dalam berkhidmat untuk menebarkan spirit dakwah kepada…
Timredaksi.com, Jakarta - Sejumlah warga bersama pengurus Forum RT/RW di wilayah Pademangan menyampaikan aspirasi penolakan…