Jakarta, Timredaksi.com – Pemerintah melalui PT Kimia Farma (Persero) Tbk akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 gotong royong jenis Sinopharm berbayar. Hal ini pun sontak menibulkan pro-kontra.

Dalam rapat Komisi IX yang disiarkan akun YouTube DPR RI, Selasa (13/7/2021), Pimpinan Komisi IX DPR RI mencecar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin soal vaksin gotong royong (VGR) berbayar yang kini ramai dibahas. Menkes Budi mengaku ikut pusing gara-gara kontroversi ini.

Menkes Budi menjelaskan kembali soal vaksin gotong royong didorong agar vaksinasi berjalan dengan cepat.

“Memang vaksin gotong royong waktu di awal adalah merespons kebijakan ini dibikin untuk merespons karena ada persepsi kalau pemerintah akan kurang gesit, kurang cepat, dibandingkan dengan swasta. Di awal memang dibikin seperti itu,” kata Menkes Budi, seperti dikutip Detikcom.

BACA JUGA:

• Vaksin Berbayar Ditunda, Saham Kimia Farma “Bearish”

Vaksin gotong royong, menurut Menkes Budi, awalnya murni urusan business to business. Kemenkes, kata Budi, hanya terlibat dalam hal jenis vaksin dan jumlah vaksin yang digunakan.

“Yang kedua, vaksin gotong royong ini pure business to business, jadi dikelola oleh BUMN, Bio Farma Group, dengan produsennya. Kami tidak terlibat, kemudian dijual juga oleh Bio Farma. Waktu itu keputusannya dikoordinasikan lewat kami. Kami hanya terlibat bahwa itu vaksinnya apa dan jumlahnya berapa banyak, itu saja kami terlibat,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh kemudian mempertanyakan soal apakah vaksinasi Corona berbayar dapat signifikan meningkatkan vaksinasi warga. Sebab, menurut Nihayatul hal tersebut penting.

“Itu daya ungkitnya berapa, Pak? Apakah signifikan atau tidak? Ini kalau tidak signifikan, ramainya luar biasa, tapi ininya nggak jelas,” ucap NIhayatul.

Menkes Budi pun mengatakan pusing dengan vaksin berbayar yang kini ramai dibahas. Sebenarnya, banyak hal juga yang perlu diurus Budi, di antaranya urusan oksigen hingga obat.

“Iya, ramainya saya yang pusing juga, Bu, saya juga bilang ke teman-teman, kalau saya bisa meluangkan waktu, saya nih melobi Amerika, China, untuk mendatangkan oksigen yang sangat dibutuhkan atau melobi Swiss untuk mendatangkan obat Actemra, yang globally susah sekali. Saya sebenarnya lebih suka ke sana. Tapi ini tanggung jawab saya, saya mesti menjalankan, saya hadapi,” imbuhnya.

Di dalam rapat yang sama, Menkes Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menjelaskan kronologi vaksin gotong royong Corona yang berbayar. Menkes Budi mengatakan vaksin Corona berbayar hanya opsi bagi warga.

“Untuk memberikan background Bapak-Ibu, tanggal 26 Juni itu, ada rapat di Kementerian Perekonomian atas inisiatif dari KPC-PEN melihat bahwa vaksinasi gotong royong itu speed-nya sangat perlu ditingkatkan. Vaksinasi gotong royong mungkin sekarang speed-nya 10-15 ribu per hari. Dari target 1,5 juta, baru 300 ribu. Jadi ada concern, ini kok lamban yang sisinya vaksin gotong royong,” kata Budi dalam rapat.

“Sehingga keluar hasil diskusi bahwa beberapa inisiatif vaksin gotong royong antara lain apakah itu mau dibuka juga ke daerah, ke rumah sakit yang sama dengan vaksin program atau juga buat anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan masuk juga individu,” imbuhnya.

Hasil pembahasan vaksin Corona berbayar di KPC-PEN kemudian dibawa ke rapat terbatas kabinet. Singkat cerita, usulan vaksin Corona berbayar kemudian diharmonisasi dan dikeluarkan aturannya.

“Kemudian ini dibahas bersama, karena memang hasil kesimpulannya seperti itu di rapat KPC-PEN, kemudian sempat kita bawa ke rapat kabinet terbatas tanggal 28 Juni. Habis dari situ, Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai KPC-PEN, kemudian kita harmonisasi, kita keluarkan,” ujarnya. (Salsa)