Tito Sebut Ada Pengusaha di Balik Uang Mengendap Rp252 T Pemda di Bank

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut ada pengusaha tertentu di balik uang mengendap pemerintah daerah di perbankan. Dana itu berasal dari APBN dan APBD yang disimpan dalam bentuk deposito hingga senilai Rp252,78 triliun.

Tito merinci total dana pemerintah provinsi (pemprov) yang disimpan di perbankan sebesar Rp76 triliun. Sementara, dana pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp167 triliun.

“Ini disimpan di bank, di deposito,” ucap Tito dalam rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2020, Kamis (22/10).

Ia bilang bunga dari hasil simpanan di deposito itu tidak mengalir ke masyarakat. Menurut Tito, bunga hasil deposito itu justru dirasakan oleh pengusaha.

“Ini disimpan tapi bunga tidak beredar ke masyarakat, diedar ke bank. Itu terafiliasi dengan pengusaha-pengusaha tertentu. Saya tidak mengerti apa ada pengusaha menengah kecil yang diberikan prioritas,” papar Tito.

Menurut Tito, pemerintah daerah kerap ‘didikte’ oleh pengusaha dalam menjalankan program dari dana APBD. Hal ini tidak sinkron dengan kebijakan di pemerintah pusat.

“Mohon kepala daerah tidak cari aman, tapi gimana betul-betul dana yang ada dibuat program yang memang diperlukan di masa krisis pandemi covid-19,” terang Tito.

Sementara itu, Tito juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk segera merealisasikan belanjanya. Sebab, penyerapan belanja di APBD sejauh ini masih rendah, yakni 51,83 persen.

Berdasarkan catatannya, realisasi belanja provinsi dan kabupaten/kota sejauh ini sebesar Rp612,55 triliun. Angkanya masih jauh dari alokasi yang mencapai Rp1.181,76 triliun.

Tito merinci, realisasi belanja di tingkat provinsi saat ini sebesar Rp184,71 triliun atau 54 persen dari alokasi sebesar Rp336,27 triliun.

Kemudian, penyerapan belanja di tingkat kabupaten/kota baru sebesar Rp427,84 triliun atau sekitar 50 persen dari alokasi yang mencapai Rp845,49 triliun.

“Ini sudah Oktober, tinggal dua bulan setengah, tapi biasanya dua minggu terakhir Desember tidak ada belanja. Artinya, hanya tinggal dua bulan tapi belanja baru 51 persen,” kata Tito.

Lalu, total pendapatan provinsi dan kabupaten/kota saat ini baru sebesar Rp743,34 triliun atau 66 persen dari target Rp1.116,9 triliun. Rinciannya, pendapatan di tingkat provinsi sebesar Rp221,19 triliun dan kabupaten/kota sebesar Rp522,15 triliun.

(CNNIndonesia)