Ternyata PKS Belum Setuju, RUU HKPD Di Naikan Di Paripurna

“Setelah kita mendengarkan pandangan dari mini fraksi, pemerintah, dan DPD, kita sekarang mengambil keputusan pembicaraan tingkat dua RUU HKPD. Apakah dapat diterima? Setuju?” ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto saat rapat bersama pemerintah di Gedung DPR/MPR, Selasa (23/11).

Dilangair dari CNN Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi persetujuan dari para anggota legislatif. Ia menekankan pembentukan RUU HKPD ini bertujuan untuk memaksimalkan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola keuangan, mulai dari penerimaan daerah termasuk pajak, belanja, dan lainnya.

“Utamanya agar kita bisa meningkatkan kemandirian daerah, namun tetap menjaga keseimbangan beban bagi layanan masyarakat,” ucap Ani, sapaan akrabnya pada kesempatan yang sama.

Selain itu, Ia mengharapkan keberadaan RUU bisa menjadikan kerjasama pusat dan daerah baik dalam keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan masing-masing bisa bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangannya.

“RUU ini diiharapkan hadir di saat yang tepat untuk menjadi instrumen penting bagi konsolidasi fiskal. Sekali lagi bukan resentralisasi, tapi mengembalikan kesehatan APBN di mana APBD merupakan bagian yang penting dalam APBN kita,” ungkapnya