Tantangan dan Potensi Pariwisata Halal di Sulawesi Selatan dalam Forum Group Discussion

Jakarta – Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Sharing knowledge yang dilaksanakan oleh Universitas YARSI dengan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan, kampus yang berlokasi di Indonesia timur, serta para stakeholder (pengambil kebijakan, pelaku industri pariwisata, akademisi, dan lainnya) melalui aplikasi teleconference Zoom yang diikuti oleh 21 penanggap forum, Selasa (1/12/2020).

Sharing knowledge bersumber dari peneleitian mengenai pariwisata halal yang sudah dilakukan oleh Prof.Dr.Nurul Huda, SE,MM.,MSi selaku Ketua Prodi Magister Manajemen, Guru Besar FEB dan Wakil Rektor IV Universitas YARSI.

Acara dibuka oleh pemaparan hasil riset Prof.Dr.Nurul Huda, SE, MM.,MSi. pada tahun 2019. Beliau menyampaikan bahwa riset ini menggunakan pendekatan Analytic Network Process (ANP), yaitu interaksi dan wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan pariwisata dilanjutkan dengan pengisian kuesioner skala 9 yang merupakan tahapan penelitian ANP.

“Gambaran posisi Indonesia dalam Global Islamic Economic Indicator sudah masuk dalam ranking 4 pada tahun 2020 yang sebelumnya di posisi ranking 5 pada tahun 2019. Pada hari ini disampaikan pengembangan model dynamic process untuk mengembangkan pariwisata halal pada daerah tertentu dengan harapan ada hasil yang dapat diperoleh dari metodologi tersebut yang dipandu oleh Ariel Nian Gani, M.Phil., M.Sc.(fasilitator) dan Nova Rini, SE., M.Si (pembawa acara) dalam acara ini,” katanya.

Sementara itu, Dra. Hj. Djamila Hamid selaku Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan dalam sambutannya menyampaikan kondisi pariwisata halal Sulawesi Selatan. Menurutnya, Sulsel termasuk dalam salah satu dari 10 provinsi destinasi wisata halal di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim sebesar 7,2 juta jiwa dari jumlah total penduduk 8 juta jiwa.

Ia menuturkan bahwa, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan dipercaya oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi pariwisata halal yang merupakan program prioritas Provinsi Sulawesi Selatan pada seluruh lapisan masyarakat.

“Pada dua tahun terakhir, sosialisasi sudah dilakukan pada tingkat provinsi, dilanjutkan pada Kabupaten Bone pada awal Desember 2020,” ucapnya.

Beliau menambahkan, di Sulsel terdapat kesalahpahaman tentang pariwisata halal khususnya di daerah Toraja dikarenakan mereka khawatir untuk merubah kebiasaan tradisi yang ada, padahal intinya wisata halal melayani seluruh wisatawan Muslim dan Non-muslim.

“Dengan adanya FGD ini mudah-mudahan dapat memperluas pengenalan dan saran mengenai wisata halal Sulsel pada masyarakat kedepannya,” sambungnya.

Setelah pemaparan, dilanjutkan dengan pengumpulan ide prioritas dari para penanggap forum mengenai hal yang dapat mengembangkan pariwisata halal di Sulsel yang kemudian diterapkan pada model dynamic pengembangan riset ini.

Salah satu penanggap, Supriadi, S.E.I., M.E.I. (Dosen UIN Alauddin Makassar) menuturkan bahwa pariwisata halal di Sulsel harus didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni, seperti kerja sama dengan masyarakat sekitar untuk menjadi volunteer penyebaran informasi tentang wisata halal.

“Bukan tidak mungkin pembukaan program studi pariwisata syariah di kampus sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, namun butuh waktu kurang lebih 4 tahun untuk mencetak tenaga berkualitas seperti itu,” ucapnya.

Penanggap lainnya, Trimulato,SEI.,M.Si (pengguna hotel syariah) menyampaikan, kebijakan pemerintah pusat harus mengakomodasi pengetahuan mengenai sosialisasi pada masyarakat, bahwa dengan adanya pariwisata halal tidak bermaksud “menyusahkan” atau menggantikan budaya/kearifan lokal. (Salsa)