Stop Operasi Dishub DKI, Pengamat Transportasi Angkat Bicara

Timredaksi.com, Jakarta — Penghentian sementara operasi penindakan di lapangan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mendapat sorotan dari pengamat transportasi. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji kembali karena berpotensi membuat berbagai pelanggaran lalu lintas dan angkutan kembali marak.

Pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan menilai, kegiatan pengawasan dan penindakan tidak seharusnya dihentikan tanpa memastikan adanya mekanisme pengawasan pengganti yang efektif.

“Kalau operasi penindakan dihentikan, jangan sampai masyarakat melihatnya sebagai tidak adanya pengawasan. Pelanggaran bisa kembali terjadi karena pelaku merasa tidak ada tindakan tegas,” ujar Tigor.

Menurutnya, penindakan terhadap kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk kendaraan yang masa berlaku uji KIR-nya telah kedaluwarsa, berkaitan langsung dengan aspek keselamatan transportasi.

Ia meminta Dishub DKI tetap melakukan pengawasan secara terukur dan konsisten. Terlebih, kendaraan angkutan umum maupun barang yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

“Keselamatan harus menjadi prioritas. Jangan sampai penghentian operasi justru membuat kendaraan yang tidak laik jalan bebas beroperasi,” tegasnya.

Tigor juga mendorong Dishub DKI memperjelas kepada publik alasan penghentian operasi, berapa lama kebijakan tersebut berlaku, serta langkah pengawasan yang dilakukan selama masa penghentian.
“Kalau ada evaluasi, silakan dilakukan. Tetapi pengawasan jangan sampai ikut berhenti. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas,” katanya.

Ia berharap Dishub DKI segera memastikan kembali pelaksanaan penindakan di lapangan agar pelanggaran transportasi tidak semakin meluas.

“Jangan sampai setelah operasi dihentikan, baru bertindak ketika sudah terjadi kecelakaan atau masalah besar. Penegakan aturan harus dilakukan sebelum korban berjatuhan,” pungkas Tigor.