Sri Mulyani Ungkap Solusi biar Bansos Bebas Korupsi

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong akselerasi digital terhadap seluruh program bantuan sosial (bansos) hingga subsidi dari pemerintah.

Tujuannya agar anggaran yang sudah disiapkan untuk bansos dan subsidi itu bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan dan bebas dari korupsi.

“Ini semuanya kita harapkan dapat mengakselerasi financial inclusion dan sekaligus juga akuntabilitas dan reliability dari policy pemerintah yang sangat mengandalkan kepada apa yang disebut by name by address, targeted support kepada pemerintah kepada yang memang seharusnya mendapatkan bantuan pemerintah,” ujar Sri Mulyani dalam acara Indonesia Digital Conference 2020, Rabu (16/12/2020).

“Ini semuanya akan membutuhkan teknologi digital yang memungkinkan belanja pemerintah dan policy-policy pemerintah bisa dieksekusi dan bisa kita awasi lebih akurat mengurangi terjadinya korupsi dan moral hazard,” tambahnya.

Digitalisasi atau percepatan implementasi teknologi digital ini sudah diterapkan pemerintah pada beberapa program strategisnya selama masa pandemi.

“Sekarang dalam masa pandemi Presiden memberikan bantuan sosial produktif kepada dunia usaha itu artinya mereka yang sudah punya account akan mendapatkan, yang belum punya mereka akan dibukakan account di perbankan atau di financial institution,” paparnya.

Beberapa lainnya masih ada yang sama sekali belum ditransformasi ke sana. Untuk itu, Sri Mulyani kemudian mendorong kementerian dan lembaga (K/L) yang belum bertransformasi secara digital untuk segera mengejar ketertinggalannya.

“Saya sangat berharap bahwa seluruh subsidi pemerintah yang lain akan bisa dikonversi menjadi digital dan ini merupakan tantangan yang saya harap akan bisa dilakukan atau dikerjakan oleh kementerian lembaga,” imbau nya.

Beberapa program subsidi yang belum mengadaptasi teknologi digital adalah subsidi pupuk. Padahal, anggaran yang dikucurkan untuk program ini cukup besar hingga Rp 30 triliun.

“Subsidi pupuk seharusnya kita tahu petani lokasinya di mana dan kebutuhan pupuknya berapa, digitalisasi tentu akan sangat membantu dari sisi akurasi dan perencanaannya. Subsidi pupuk ini lebih dari Rp 30 triliun,” ungkapnya.

Tak kalah penting adalah program subsidi LPG 3 kilogram (kg). Sri Mulyani berharap Pertamina bisa segera mengadaptasi teknologi digital untuk mendata penerima subsidi tersebut.

“Kemudian subsidi untuk LPG 3 kg yang dalam hal ini saya lihat Pertamina ada di sini. Itu berapa puluh juta kita punya hampir lebih dari Rp 53 triliun,” tuturnya.

Terakhir yang penting juga sangat membutuhkan digitalisasi adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Kredit usaha rakyat atau ultra mikro yang jumlahnya bisa mencapai 20 juta manusia atau pelaku usaha. Ini semuanya akan membutuhkan teknologi digital,” ucapnya. (Intan/S:Detik.com)