Jakarta – Setelah penolakan Omnibus Law merebak luas akhirnya pencetus Omnibus Law Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, muncul ke publik.
Sofyan Djalil secara terbuka akhirnya mau membuka semua jawaban yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat terkait dengan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.
Melalui kanal YouTube Deddy Corbuzier, Sofyan Djalil membeberkan mengapa Omnibus Law harus disahkan.
Menurut Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, aturan-aturan di Indonesia banyak yang saling bertentangan satu sama lain.
Jadi sudah seharusnya peraturan yang tumpang tindih ini diselaraskan lewat Omnibus Law.
“Masalahnya adalah negeri ini terlalu banyak aturan!” kata Sofyan dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Deddy Corbuzier.
Lelaki yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) itu menyebut pernah melihat 42 ribu aturan yang kontradiktif.
“Yang satu sama lain bertentangan, yang satu sama lain menjegal, yang kadang menurut undang-undang ini benar, undang-undang lain tidak benar,” tutur Sofyan Djalil.
Hal ini menyebabkan banyak aparatur sipil negara (ASN) yang dipenjara hanya karena menjalankan perintah penugasan.
“Orang-orang BPN (Badan Pertanahan Nasional) banyak masuk penjara karena gara-gara menyertifikasi tanah yang tadinya itu benar semua, tapi menurut ketentuan kehutanan itu tanah kawasan hutan,” jelas dia.
“Dan batas kawasan hutan ini adalah agak arbitrary (bebas),” imbuh Sofyan.
Selain itu, kondisi serupa juga bisa terjadi karena perubahan kebijakan di pemerintahan pusat dan daerah.
Sofyan pun mengaku sempat menghadapi situasi tersebut sehingga hampir memenjarakan serta memecat beberapa orang.
“Saya tidak mau pecat karena dia melaksanakan tugasnya secara benar, tetapi karena ada peraturan conflicting tadi (dia terancam),” tegasnya.
“Jadi perlu diketahui karena begitu banyak aturan itu, maka presiden siapa pun kalau berjalan dengan yang ada, tidak akan mendapatkan hasil,” simpul Sofyan.
Oleh: Ilham Ramadhan - Guru Ahli Pertama Paradoks terbesar dalam peradaban modern adalah bahwa…
Timredaksi.com, Demak — Demak Corruption Watch (DCW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelaah sejumlah…
Agenda Reforma Agraria di Tengah Badai Korupsi Oleh: Fani Ruusul Masail (Dosen Hukum Institut Al…
Timredaksi.com, Jakarta - Kabar duka datang dari dunia hukum Indonesia. Pengacara Kamaruddin Simanjuntak dikabarkan meninggal…
CIANJUR - Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cianjur menggelar bakti sosial pengukuran kaki serta…
YOGYAKARTA - Seekor hiu paus dilaporkan terdampar di bibir Pantai Parangkusumo, Kabupaten Bantul, Daerah…