Soal Data Pemutihan Perkebunan Ilegal, Sudin Minta KLHK Sikap Jujur

Jakarta_timredaksi.com–Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) jujur soal data perkebunan ilegal dikawasan  hutan yang mendapat pemutihan atau menjadi legal.

Politisi PDI-P dapil Lampung I itu, menyebut, laporan awal KLHK, terdapat 3,2 juta hektare perkebunan ilegal di kawasan hutan. Namun, dari jumlah itu, pihaknya menemukan jutaan hektare perkebunan masih dihiraukan untuk tetap berjalan.

“Saya masih ingat waktu itu saya tanyakan berapa banyak kebun ilegal di Indonesia. Saudara Sekjen KLHK (Bambang) mengatakan; ‘iya infonya 3,2 juta ha’,” kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I KLHK, dikutip melalui YouTube komisi IV, Selasa (8/2/2022).

Dalam ketentuan kata Sudin, pemutihan perkebunan ilegal mengacu pada mekanisme keterlanjuran dalam UU Cipta Kerja pasal 110 dan pasal 110B. Pekebun akan diberi sanksi administratif dan waktu untuk mengurus beberapa persyaratan agar menjadi perkebunan legal.

Lebih lanjut selain itu pihaknya juga menemukan pembiaran perkebunan ilegal di Kalimantan Tengan seluas 830 hektare. Politisi PDIP lantas mempertanyakan status perkebunan kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL).

“Perkebunan ilegal yang ada di Riau luasannya kurang lebih 1,8 juta ha dan tidak tersentuh, belum tersentuh. Saya tanya dirjen planologi, dari 830 ribu ha di Kalteng, ada kah yang sudah diputihkan? saya mau tanya. Jawab,” tandasnya

Ruandha pun menjawab pertanyaan tersebut. Ia mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum melepas kawasan hutan. Ratusan perusahaan itu pun, kata Ruandha, masih dalam proses permohonan pemutihan.

“Kami sedang proses ini untuk pelepasan jadi belum ada yang dilepaskan. Jadi masih dalam proses permohonan. Masih dalam proses,” jawab Ruandha.

Sudin pun langsung menimpali Ruandha. Ia bertanya, apakah Ruandha bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya itu. Ia meminta agar Ruandha jujur soal data pemutihan perkebunan ilegal di kawasan hutan.

“Anda mempertanggungjwabkan pernyataan anda apabila saya menemukan yang sudah lepas bagaiamana? kita harus jujur terbuka ini. Saya enggak mau ada sembunyi sembunyi data,” ucap dia.

“Saya tidak menyalahkan siapa pun. Saya ingin pengusaha tidak boleh dirugikan, tapi yang lebih tidak boleh dirugikan lagi adalah pemerintah,” imbuhnya.

Rundha pun mengulang jawabannya. Ia menegaskan bahwa pelepasan hutan masih dalam proses, belum ada yang perkebunan yang mendapat pemutihan.

“Saya tanya ada belum yang sudah pelepasan? saya tau ada permohonan, 5 tahu lalu pun ada. Yang saya tanyakan sudah ada belum yang dilepaskan [kawasan hutan]?” tanyanya.

Sudin meminta data itu dibuka pada rapat kerja berikutnya. Ia meminta KLHK jujur meskipun banyak pihak menekan.

“Saya ingin terbuka. Jangan kita memperkaya orang yang sudah kaya dengan jalan yang kurang baik dan tidak benar,” ucapnya.

“Saya tau anda semua ada yang menekan. Ada yang coba coba bermain. Saya bukan enggak tahu. Yang saya minta adalah kejujuran, bagaimana sih cara memperbaiki negara ini,” pungkasnya. (ror)