Setahun Stafsus Milenial Seperti Mati Suri, Apakah Relevan Dibubarkan?

Jakarta, Timredaksi.com – Hampir setahun para staf khusus milenial itu mendampingi Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Namun, ekspektasi Jokowi saat memperkenalkan mereka nampaknya belum terpenuhi, kata peneliti dari Indo Strategic Research and Consulting Arif Nurul Imam.

Presiden Joko Widodo mengatakan tujuh staf khusus milenial yang dia perkenalkan ke publik di Istana, Jakarta pada November 2019 lalu bakal menjadi “teman diskusi”-nya; akan “memberikan gagasan-gagasan segar yang inovatif”; dan akhirnya dapat membantu memajukan negara dengan “cara-cara yang out of the box.”

Dikutip dari Tirto.id, Imam mengatakan bisa saja mereka menciptakan konsep dan ide yang bisa dibilang cemerlang untuk dieksekusi Presiden. Masalahnya, ide tersebut sulit direalisasikan karena, pertama, kewenangan mereka memang terbatas; kedua, tidak didukung oleh kekuatan politik lain.

“Kita tidak bisa berharap karena memang [staf khusus milenial] tak memiliki wewenang lebih. Meski pada awalnya Presiden Jokowi berharap ada terobosan, namun secara riil politik memang berat dan susah. Karena kalah kuat dengan oligarki yang mengitari Presiden,” kata Imam.

Orang-orang terpilih itu adalah Adamas Belva Syah Devara, Putri Indahsari Tanjung, Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, Gracia Billy Mambrasar, Angkie Yudistia, dan Aminudin Ma’ruf.

Menurutnya stafsus milenial dinilai oleh banyak pihak tidak mumpuni dan konflik kepentingan. Kasus konflik kepentingan terjadi beberapa kali selama hampir setahun ini. Ravio Patra, peneliti independen kebijakan publik, sempat mengkritik Billy yang diduga terlibat konflik kepentingan dalam proyek-proyek pemerintah di Papua lewat perusahaannya, PT Papua Muda Inspirasi. Belakangan, pada 23 April, Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan bantahan terhadap pernyataan Billy tentang dukungan uang bagi pengusaha muda yang tergabung dalam perusahaannya.

Billy juga sempat membuat ramai setelah mencuit tentang “kubu sebelah”–merujuk ke kelompok oposisi pemerintah.

Kedua adalah Andi Taufan. Andi disorot karena mengirimkan surat dengan kop surat Istana untuk meminta daerah mendukung program Desa Lawan COVID-19 dengan melibatkan perusahaannya, PT Amartha, pada 1 April 2020 lalu. Surat itu lantas ditarik dan Andi mengundurkan diri.

Ketiga adalah Adamas Belva. CEO Ruang Guru itu tersangkut konflik kepentingan dalam program Kartu Prakerja. Ruangguru disebut-sebut mendapat proyek Kartu Prakerja lewat penunjukan langsung, bukan lewat mekanisme tender. Belva juga mengundurkan diri pada 17 April.