News

Sering Kali Ditolak Soal Prisidential Threshold 20 Persen, Rocky Gerung Sebut Kebodohan MK

Jakarta_timredaksi.com–Pengamat Politik Rocky Gerung menilai Mahmakah Konstitusi (MK) acap kali memutuskan dengan menolak gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu dalam persoalan ambang batas pencalon presiden dan wakil (Presidential Threshold 20 persen_red)

Menurutnya para penggugat hanya ingin diberikan kesempatan menyampaikan pikiran melalui gugatan PT 20 persen. Namun kata Rocky MK telah menutup hak rakyat untuk berbicara.

“Belum sempat kita menyampaikan MK menyakan analasan tidak punya hak legal standing’. Nah ini kan kita mau memilih, bagai mana kalau saya mau mencalonkan menjadi presiden. Anda dapat 20 persen atau enggak? Jadi nggak boleh, kalau saya nggak punya partai. Berarti kalau acuan 20 persen semua parpol harus berkoalisi termasuk PDIP hanya 19 persen, kenapa gak 19 persen aja MK buat. Nah kata orang Jakarta ngehe,” kata Rocky dalam diskusi DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (7/7/2022).

Rocky menyebut, MK model kekinian hanya membuat filosofinya sendiri. Ia mengatakan, MK telah diberikan diskresi moral untuk memantau potensi penyalahgunaan kekuasaan, lewat judicial activism.

“Judicial review hak rakyat untuk minta review, judicial activism hak MK untuk menguping problem-problem yang membahayakan di Indonesia ini. Konteknya kan begitu, Konstitusi negara kita,” ujarnya

“Di mana otak MK kalau nggak paham? MK justru mulia karena diberikan hak memantau kedaan rakyat, didengar, nguping keadaan rakyat lah. Ini nggak mau nguping rakyat bicara dia nggak mau dengar apalagi mau nguping,” imbuhnya

Kendati demikian Rocky membeberkan MK telah keliru dikarenakan tidak paham dengan filosofi dari konstitusi. Dia lebih berani berdebat atau berdiskusi dengan para hakim MK terkait hal tersebut.

“Itulah kedungungan dari MK, Mahkamah Kedungungan. Saya mau mendalilkan itu saya mau bertengkar semua hakim yang ada di situ. Buka forum kita debat habis-habisan. Dari sejarah intelektual konstitusi sampai konsekuensi dari mahkamah yang sekarang berubah menjadi mahkamah kontivasi ngeden aja. Ini sebetulnya kritik saya yang selalu saya dasarkan pada argumen,” pungkasnya

Asrorie

Recent Posts

Gen Z Dominasi Pertumbuhan Nasabah Tabungan Emas Pegadaian

Timredaksi.com, Jakarta – PT Pegadaian mencatat fenomena menarik dalam peta investasi nasional sepanjang tahun 2025.…

5 days ago

Perspektif Islam: Pendekatan Holistik Hadapi Tantangan Zaman Modern

Perspektif Islam: Pendekatan Holistik Hadapi Tantangan Zaman Modern Oleh : Meirsa Sawitri Hayyusari Bandung –…

1 week ago

PLT. Ketua DPD BMI DKI Jakarta Siapkan Pengajian Akhir Tahun sebagai Penegasan Arah Baru

Timredaksi.com, Jakarta — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Bintang Muda Indonesia (DPD BMI) DKI Jakarta, Ghiffari…

2 weeks ago

Libur Natal dan Tahun Baru, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid Ramah Pemudik

Timredaksi.com, Jakarta - Kementerian Agama menyiapkan 6.919 Masjid Ramah Pemudik di berbagai daerah untuk melayani…

3 weeks ago

Capt laut Suprihati : Ibu yang Tangguh momentum Hari Ibu 2025

Timredaksi.com, Jakarta - Momentum Hari Ibu tanggal 22 Desember 2025 menjadi momen spesial bagi Capt…

3 weeks ago

Bus PO Cahaya Trans Kecelakaan di Tol Krapyak, Uji KIR Diduga Kedaluwarsa Sejak 2020

Timredaksi.com, Jakarta – Bus PO Cahaya Trans bernomor polisi B 7201 IV yang mengalami kecelakaan…

3 weeks ago