Rektor UIN Sumatra Utara Siap Integrasikan Merdeka Belajar dan Wahdatul Ulum dalam Pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi yang Dihadiri Presiden Jokowi

Timredaksi.com, Solo – Presiden RI Joko Widodo menghadiri pertemuan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) yang digelar di Solo, Senin (13/9/2021).

Acara yang diikuti 35 rektor PTN di Indonesia ini turut diikuti Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara (Sumut) Prof Dr Syahrin Harahap.

Presiden Jokowi dalam sambutannya memberikan sejumlah arahan kepada para Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang hadir dalam acara tersebut. Presiden meminta, setiap Rektor dapat mengaktualisasikan konsep Kampus Merdeka di kampus masing-masing. “Pendidikan harus berubah, realitas menuntut adanya perubahan,” kata Joko Widodo.

Joko Widodo juga meminta, agar perguruan tinggi mampu berorientasi terhadap bakat dan talenta yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Serta, memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakatnya.

 

“Perguruan tinggi juga harus mampu menjawab persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh mahasiswanya, termasuk urusan moral. Kampus harus berada di depan untuk memaksimalkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) kita,” sebutnya didampingi Mendikbud, Nadiem Makarim.

*Integrasi Merdeka Belajar dan Wahdatul Ulum*

Rektor UIN Sumut Prof Syahrin Harahap yang dipercaya untuk membacakan doa dalam acara tersebut mengatakan, akan segera menindaklanjuti arahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. “Saya menyambut baik pertemuan tadi. Arahan- arahan dari presiden akan disahuti oleh UIN Sumut,” kata Prof Syahrin saat dihubungi wartawan.

Ia mengatakan akan melakukan sejumlah tindaklanjut seperti, pertama mengubah road map penelitian, membangun komunikasi dan bekerjasama dengan industri, melakukan pengembangan bakat mahasiswa serta memperkuat pemberian beasiswa kepada mahasiswa.

“Perlu integrasi Merdeka Belajar dengan Wahdatul Ulum yang diterapkan di UIN Sumut. Merdeka belajar menuntut mahasiswa mendapatkan pembelajaran dari satu sumber saja maka ia dibebaskan untuk mengambil ilmu dan keterampilan dari berbagai instansi atau tempat. Sementara, Wahdatul Ulum menuntut adanya integrasi antara teori dengan praktiknya di luar kampus termasuk di industri dan di masyarakat. Kami siap untuk hal itu,” tukasnya.

Prof Syahrin menambahkan, ke depan, beasiswa unit pengumpulan zakat (UPZ) yang biasanya hanya diberikan kepada mahasiswa kurang mampu, nantinya juga akan diberikan kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi.

“Jadi ada rencananya ke depan beasiswa UPZ tidak hanya diarahkan kepada beasiswa miskin tapi juga kepada mahasiswa dengan minat dan prestasi,” sebutnya.

Terkait permintaan Presiden, agar Rektor bertanggungjawab atas moral mahasiswa di dalam maupun di luar kampus, Prof Syahrin menegaskan, penerapan wahdatul ulum merupakan solusi untuk meretas adanya kesenjangan antara pengembangan ilmu dengan penegakan moral dan akhlak. “Arahan Bapak Presiden, cukup jelas untuk direalisasikan,” pungkasnya.