PMII STISIP Guna Nusantara Cianjur Minta Pemda Perhatikan Warga Pra-Sejahtera

Timredaksi.com – Sejak tanggal 03-20 Juli 2021, pemerintah resmi melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap situasi ekonomi dan ketersediaan pangan masyarakat khususnya di Cianjur.

Hal ini terlontar dalam diskusi via zoom yang dilakukan oleh kader Pimpinan Komisariat (PK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STISIP Guna Nusantara Cianjur dengan tema “Relevansi Gerakan Mahasiswa Ditengah Pemberlakuan PPKM” hari Senin (12/07/2021).

Akbar, Sekretaris PK PMII STISIP Guna Nusantara Cianjur menyampaikan, bahwa bagi masyarakat biasa terutama pelaku usaha dagang kecil-kecilan, sudah tidak bisa lagi berjualan apalagi waktu berdagang dibatasi.

“Para pedagang kecil mana bisa berjualan, mereka mencari sesuap nasipun sekarang susah dengan aturan ini,” ucap Akbar.

Dia melanjutkan, bahwa dalam situasi saat ini peran pemerintah daerah baik eksekutif dan legislatif, harus bisa memberi terobosan program yang menyentuh langsung ke masyarakat, jangan hanya mengandalkan bantuan pemerintah pusat.

“Fungsi legislasi juga harus jalan bagaimana DPRD bisa menyampaikan apa yang hari ini dirasakan oleh masyarakat dan utamanya melakukan kontroling program langsung kebawah,” sambungnya.

Sementara itu, mahasiswa STISIP Guna Nusantara, Wahyudi juga mengatakan bahwa penyaluran bantuan pemerintah yang hari ini ada harus sampai kepada masyarakat secara merata, sebab diduga bantuan yang ada juga banyak yang belum tersalurkan secara maksimal.

“Jika fungsi kontrol dari pemerintah kurang maksimal, maka kita selaku mahasiswa juga harus mampu mengambil peran, agar masyarakat bisa menerima apa yang menjadi haknya,” ujar Wahyudi.

Hal senada juga disampaikan peserta diskusi, Acep yang mengatakan bahwa upaya yang harus mahasiswa adalah langsung terjun kebawah mengawal masyarakat yang betul-betul mengalami kesulitan, dimulai dari lingkungan tempat kita tinggal, dari mendata tingkat ke-RT-an dan menyampaikannya ke perangkat desa supaya bisa merefusing anggaran dana desa untuk disalurkan menjadi bantuan langsung tunai.

“Seperti halnya saya sudah lakukan yaitu mendata di RT sebanyak 65 orang yang tidak tersentuh bantuan apapun, lalu diajukan ke desa dan alhamdulillah desa mengalokasikan anggaran bantuan langsung ke warga,” Tuturnya.

Diakhir diskusi, pembicaraan ditutup dengan upaya gerakan mahasiswa agar mampu menyerap aspirasi masyarakat, melalui media sosial dan media massa.