Pemindahan Ibu Kota Negara dan Gelombang Masalah Tak Terperi

Jakarta — Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menimbulkan sejumlah penolakan dari berbagai kalangan. Bahkan, pemerintah yang terkesan terburu-buru juga disinyalir akan mendatangkan sejumlah problematika tak terperi.

Ketua Umum DPN BMI Farkhan Evendi mengurai sejumlah problematika dibalik pemindahan ibu kota yang tentunya akan merugikan rakyat Indonesia.

“Pemindahan pegawai ASN/TNI/Polri dalam jumlah skala besar ini benar-benar memerlukan biaya dan korban sosial yang besar,” ujar Farkhan, Rabu (9/2/2022).

Menurut Farkhan, hal lain yang sangat berpotensi menimbulkan kegaduhan adalah melejitnya harga tanah yang sudah pasti sudah di”pagari”oleh para oknum taipan. Sehingga tanah di sekitar Ibu Kota Negara Baru hanya akan dimiliki oleh segelintir orang saja.

“Keuangan negara ataupun APBN dan segenap pajak rakyat akan dikerahkan untuk kepentingan ini, sehingga rakyat harus menanggung beban, ditambah lagi hutang negara yang kian menumpuk akan menjadi beban berat bagi pemerintah selanjutnya,” sambung Farkhan.

Perpindahan Ibu Kota juga akan berdampak bagi organisasi, perusahaan, parpol dan lainnya yang memiliki keharusan beralamat pusat di ibukota, jelas ini menyita sumber daya yang besar terlebih mereka tak akan difasilitasi negara untuk pindah.

“Pemindahan ibu kota juga akan mempunyai efek bagi kondisi alam yang ada disana, misal banjir, kekeringan dan lainnya yang otomatis perpindahan kesana akan menambah masalah disana,” ucap Farkhan.

Penunjukan kepala otorita bukan kepala daerah yang ditunjuk rakyat akan membuat rakyat disana menderita karena andai kinerjanya payah kepala otorita tetap yang penting bisa buat presiden senang agar posisinya tak diganti.

Pemerintah juga dinilai tidak memberi kompensasi atau menghargai DKI Jakarta beserta penduduknya yang selama ini berkorban banyak selama menjadi ibukota. Jejak historis Jakarta sebagai ibukota yang berkonstribusi bagi republik ini beserta aneka museumnya bakal rumit apabila sebagian dipindahkan dengan paksa dan sebagian lagi tetap disana, seperti museum sumpah pemuda, apa semua barang dipindah sedangkan tempat sumpah pemuda secara historis memang disana.

“Pemindahan kantor-kantor kedutaan besar jelas semakin menyusahkan para dubes dan negara mereka yang membuat mereka juga wajib beradabtasi ditempat baru,” kata Farkhan.

Maka akan banyak pekerjaan frelance dan pekerjaan lainnya yang gulung tikar karena selama ini bergantung pada ASN atau program dari kantor pemerintahan pusat dan swasta yang selama ini mereka order selama hidup di DKI

” Orientasinya yang politik yaitu juga disebabkan ingin menjadikan Anies Gubernur terakhir Jakarta dan faktor politik lain membuat ibukota baru menjadi simbol luka politik abadi dalam sejarah bangsa ini karena pemindahannya sangat penuh kepentingan politik, ini adalah ibukota politik bukan kehendak rakyat,” tegasnya.

Yang tak kalah penting, menurut Farkhan adalah bahwa pemindahan Ibukota akan menambah beban alam kalimantan yang seharusnya jauh dari polusi dan lain sebagainya. Sementara kalimantan yang nanti jauh lebih ramai merupakan paru-paru dunia. Membangun ibukota beserta aspek wisata dan lainnya tak bisa sekejap dan tentu ibukota perlu ciri khas seperti wisata taman mini indonesia indah di Jakarta.

Tak ada kompensasi terhadap suku asli Jakarta atas konstribusi mereka selama ini, bagaimana dengan akar budaya mereka yang telah tercerabut dan bagaimana tanggung jawab pemerintah jika budaya di ibukota baru nanti tercerabut.

“Transportasi pemindahan semua sumber daya yang tadinya harus bertempat di ibukota yang kini harus pindah dari ibukota lama ke ibukota baru letaknya sangat amat jauh. Bagaimana memindahkan semuanya sedang terbentang lautan luas dan pesawat maupun kapal kita akan “kewalahan” terhadap langkah pemerintah kali ini,” ujar Farkhan.

Bagi Farkhan, pemindahan ibukota bukanlah legacy spektakuler Presiden Jokowi melainkan mensahkan bahwa ini Presiden paling politis dalam sejarah republik ini.