Parlemen Singgung Tumpukan Kapal, Pencemaran Laut dan Limbah di Pelabuhan Muara Baru.

Jakarta_Timredaksi.com–Ketua komisi IV DPR RI Sudin kembali membahas masih buruknya Pelabuhan Perikan Samudera Nizam Zacman (PPSNZ) Muara Baru Jakarta Utara. Dalam rapat Sudin menyoroti mulai dari pencemaran laut, pecemaran limbah dan Tambat labuh.

Sebelum Rapat komisi IV DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudin menampilkan tumpukan kapal, sampah-sampah yang ada dilaut di PSNZ Muara Baru.

Sudin mengatakan bahwa belum mengetahui persis soal siapa penaggung jawab pelabuhan PSNZ Muara Baru. Ia juga mengkritik menteri KKP pelabuhan muara buruk disebabkan tidak ada perhatian kedua belah pihak.

“Perindo atau dirjen KKP yang tidak pernah kelapangan. Pak Menteri mengatkan dengan saya salah satu tugas KKP menjaga kebersihan laut, tapi di depan mata kita begini semuanya. Tanpa ada penanggulangan tanpa ada pencegahan tampa ada sosialisasi,” kata Sudin saat memimpin RDP bersama KPP Senayan Jakarta Pusat, Selasa 31/5/2022.

Politisi PDIP dapil Lampung itu meminta KPP agar mengevaluasi jumlah tumpukan kapal dipelabuhan. Hal tersebut dipermasalahkan Sudin dikarenakan ada insiden kebakaran kapal di Tegal.

Pasalnya kapal-kapal yang ada dermaga dan kolam labuh sudah terlalu banyak sehingga riskan bila terjadi kebakaran.

“Saya pingin tau jelas tanggungjawab sapa ini? Soal kapal sudah berapa banyak kapal yang diikat kalau kejadian seperti di tegal abis semua ini. Minta tolong pak Menteri pak sekjen dievaluasi lah,” ucapnya

Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP kota Lampung itu mengajak KKP dan Perum Perindo untuk bersenirgi dalam perbaikan pelabuhan internasional itu.

“Saya gak mau seperti ini bila perlu pak Mentri pak sekjen dengan saya kita sidak, termasuk Perindo sebagai penanggungjawab limbah.
Sekarang berapa banyak pabrik disana, ada pengolah limbah sendiri ada yang tidak. Jadi yang tidak ikut pengolahan masuk ke pengelolaannya ke UPT,” tuturnya

Sudin menuturkan bahwa pengelola pelabuhan (Perindo_red) bertahun-tahun tidak mengatasi soal pelabuhan Muara Baru. Dirinya menyarankan agar semua persoalan limbah masuk di poksi UPT Tambat Labuh.

“Perindo juga salah, buat peraturan baru dan keputusan baru setiap limbah dimasukkan program pengelola pelabuhan tidak ada namanya limbah mandiri,” tukasnya

Limbah mandiri dikontrol juga kan gak!! ada selesai buang aja ke laut karena yang dipikirkan mereka modal dikit untung besar, tapi mereka tidak menjaga kelestarian alam kita yang jelek sapa ya kementrian lah,” pungkasnya (ror)