MUI Terima Kunjungan Partai Demokrat, Bahas Keumatan dan Kebangsaan

Jakarta — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY bersama rombongannya bersilaturahim ke Kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

AHY beserta rombongan datang dengan berjalan kaki. Maklum, selain satu arah, jarak antara MUI dengan Kantor DPP Partai Demokrat tidak sampai 300 meter.

Kedatangan AHY bersama rombongan Partai Demokrat itu diterima pimpinan harian yaitu Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi dan Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi, Ketua MUI Bidang Seni Budaya KH Sodikun, Ketua MUI Bidang Perempuan dan Keluarga, Prof Amany Lubis.

Hadir pula mendamping Wakil Sekjen MUI Bidang Ukhuwah Islamiyah KH Muhammad Zaitun Rasmin, Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum KH Rofiqul Umam Ahmad, serta Wakil Sekjen MUI Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama Buya Nadjamuddin Ramly, dan Wakil Sekjen MUI Bidang Fatwa, KH Sholahudin Ayyub.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi, menyampaikan terimakasih dan mengapresiasi sikap Partai Demokrat terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Yang menolak RUU HIP ada 200 Ormas lebih, kami berterimakasih dan mengapresiasi sikap Partai Demokrat, semoga ke depan mnejadi lebih bagus, mudah-mudahan banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan Partai Demokrat,” katanya di Jakarta, Selasa (14/7).

Dengan pertemuan seperti ini, dia berhadap kesaturan dan persatuan RI tertap terjaga, begitupula dengan Pancasila.

“Semoga kesatuan dan persatuan RI tetap terjaga dan semoga konsensus nasional kita, pancasila, tetap menjadi rujukan berfalsafah, berbangsa, dan bernegara,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, AHY menegaskan bahwa dirinya dan partainya siap menyuarakan perjuangan MUI.

“Kami siap untuk menyuarakan apa yang menjadi kebijakan ataupun maklumat MUI sebagai bentuk perjuangan bagi masyarakat melalui parlemen,” katanya.

Dia menjelaskan, partainya mempunyai 54 orang anggota DPR RI, juga punya ribuan anggota DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Insya Allah kami bisa juga menyuarakan apa yang digemakan MUI,” ujar dia.

Sebagai perwujudan ucapannya ini, dia mencontohkan, sejak awal pembahasan RUU HIP, Partai Demokrat secara tegas langsung menolak. Menurut mereka, RUU HIP ini selain tidak relevan dengan kondisi sekarang, justru malah mundur ke belakang.

Dia menyatakan, ketika di saat-saat Covid-19 yang menentukan ini, dimana kebersamaan dan persatuan diuji sebagai bangsa, kemudian dihadirkan permasalahan baru yang tidak perlu, kemudian dipertentangkan antara satu ideologi dengan ideologi yang lain, kemudian pancasila seolah-olah didowngrade.

“Padahal itu adalah titik temu atau kompromi bangsa atas kemajemukan yang ada di negara kita, sejak berdirinya republik ini,” katanya.

Karena itu, dia mengatakan, partai yang berjargon nasionalis religius ini tegas menolak dan merasa sangat bersyukur karena memiliki kesamaan cara pandang dengan MUI maupun ormas Islam lain.

“Mudah-mudahan semangat seperti ini bisa kita lanjutkan, artinya memang bila kita harus bersama, memperjuangkan isu tertentu, kita lakukan dengan sekuat tenaga,” ujar dia.