Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin Dilantik Sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional

Timredaksi.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Rabu (8/6/2022). Dalam kesempatan itu, Mendagri juga melantik Yedi Rahmat sebagai Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan batas negara Indonesia, baik di darat maupun laut. Dia menyebutkan sejumlah titik yang masih memiliki persoalan perbatasan dengan negara lain yang perlu menjadi perhatian, termasuk yang belum diinventarisir. Proses inventarisir ini perlu dilakukan melalui mediasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Mendagri menyadari, luasnya wilayah Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola perbatasan.

“Dalam konteks ini saya kira yang paling utama adalah meng-clear-kan dispute segmen-segmen perbatasan yang ada, baik di laut maupun di darat,” terang Mendagri yang juga Kepala BNPP.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti soal tanda batas negara di suatu wilayah. Dia mengungkapkan, ada beberapa daerah yang belum memiliki tanda batas dengan negara lain secara jelas. Kondisi ini memungkinkan terjadinya sengketa dan klaim oleh negara lain di waktu mendatang. Karena itu, keberadaan tanda batas negara tersebut perlu diperhatikan.

Tak hanya itu, Mendagri juga meminta BNPP dapat membangun kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk komponen Kemendagri dalam mengatasi persoalan perbatasan. Misalnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) yang dapat membantu menyelesaikan persoalan perbatasan.

Kerja sama juga diperlukan dalam mengembangkan daerah perbatasan agar sesuai dengan konsep Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Langkah ini sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan memperkuat sistem pertahanan.

“Kalau daerah-daerah itu tidak berkembang maju (akan) mudah untuk diinstruksi atau masuk unsur-unsur dari luar,” ujarnya.

Di lain sisi, Mendagri berharap, dengan adanya pejabat yang baru dilantik tersebut dapat semakin memperkuat peran BNPP melalui kinerja dan publikasi yang andal. Dengan demikian, BNPP mampu memiliki citra yang baik di hadapan publik, sehingga perannya kian diakui.