KH Hafidz Taftazani: Pendirian Masjid Harus Jelas Akidah dan Syariahnya

Jakarta — Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum-Darul Quro Cilacap KH. Hafidz Taftazani memberikan respon agar TNI-Polri maupun masyarakat tidak disusupi penceramah radikal dalam kegiatan keagamaan.

Menurutnya, selain soal sertifikasi bagi imam, penceramah, dai maupun mubaligh, pemerintah juga harus memiliki data soal keberadaan masjid-masjid yang ada. Pendirian masjid-masjid harus memiliki izin dan jelas akidah maupun syariahnya.

“Pendirian masjid harus punya izin, karena sekarang banyak masjid yang berdiri namun tidak jelas akidahnya apa yang mereka bawa. Ini harus jelas karena akan berbahaya bagi umat islam sendiri,” ucap KH. Hafidz Taftazani.

Menurut KH. Hafidz, sekarang banyak berdiri masjid di sejumlah daerah yang luput dari pengawasan. Masjid didirikan di tanah kosong jauh dari warga, tidak terawasi tiba-tiba berdiri masjid, tahu-tahu bertentangan akidahnya dengan masyarakat setempat.

“Ini diperlukan peran dari desa, Kelurahan maupun KUA setempat supaya lebih jeli dalam menyikapi hal ini,” ucapnya.

Menurut KH Hafidz, perizinan rumah ibadah bukan hanya untuk muslim dan non muslim, tapi juga masjid-masjid yang sudah ada harus jelas registrasinya dan harus jelas izinnya.

“Pemerintah melalui Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Hukum dan HAM juga harus meregistasi soal pendirian masjid-masjid supaya jelas akidahnya, jelas syariah ya dan siapa saja yang mengelola,” ucap KH Hafidz di Jakarta.

Diakhir kata, KH Hafidz juga meminta pemerintah menegaskan kembali Madzhab Negara Indonesia. Hal ini sangat berguna untuk mencegah tindakan-tindakan Radikalisme yang mengancam kedaulatan bangsa.