Keterwakilan Perempuan Jadi Kunci Penguatan Demokrasi, SERINDO dan KOPRI PMII Gelar Diskusi Nasional

Timredaksi.com, Bengkulu – Webinar Nasional Kepemiluan bertajuk P3: “Perempuan, Politik, Pemilu” sukses digelar oleh Dewan Pimpinan Daerah Serikat Rakyat Indonesia (DPD SERINDO) Provinsi Bengkulu. Webinar ini terselenggara berkat kerjasama dengan KOPRI PMII Cabang Kota Bengkulu, pada Senin, 25 Agustus 2025.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kalangan penyelenggara pemilu dan praktisi kepemiluan diantaranya: Dr. Andi Tenri Sompa, S.IP., M. Si (Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan), Quin Pegagan (Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta), dan Neni Nur Hayati (Direktur Democrary and Election Empowerment Partnership – DEEP).

Dalam webinar tersebut, para pembicara menyoroti masih rendahnya partisipasi perempuan baik sebagai pemilih kritis, sebagai kandidat politik, dan juga sebagai penyelenggara pemilu. Padahal, jumlah pemilih perempuan sangat signifikan dan suara perempuan memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan publik.

Ketua KPU Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa menggarisbawahi bahwa kehadiran perempuan dalam panggung politik di Indonesia adalah sebuah keniscayaan dan kebutuhan, bukan hanya pelengkap melainkan kekuatan transformatif yang membawa perspektif baru.

Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) ini menilai dari sisi regulasi sebagimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, cukup jelas bahwa Partai Politik dalam Pencalonan Anggota Legislatif diwajibkan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap Dapil. “Begitupula komposisi keanggotaan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Andi Tenri Sompa menyebut suara perempuan dalam pemilu sangat penting, setidaknya karena empat alasan: representasi aspirasi, keadilan politik, peningkatan kualitas kebijakan, dan penguatan demokrasi.

Sementara Direktur DEEP, Neni Nur Hayati dalam pemaparannya mengingatkan bahwa perempuan tidak hanya sekadar pelengkap dalam politik, melainkan penentu arah pembangunan bangsa. “Kehadiran mereka di ruang politik akan membawa perspektif yang lebih adil dan inklusif,” tegasnya.

Aktivis perempuan ini menekankan nama perempuan kerap sekadar pelengkap daftar, tanpa ruang untuk benar-benar bersuara. Kondisi politik yang carut-marut, membuat langkah perempuan semakin berat seolah ada dinding kaca yang tak terlihat tetapi membatasi gerak mereka.

Neni nur Hayati juga mengungkapkan tantangan perempuan dalam pemilu tak hanya pada regulasi tetapi juga budaya patriarki yang mengekang, minimnya dukungan finansial dan struktur politik, serta stigma sosial yang masih menempel kuat: politik itu bukan dunia perempuan.

Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Quin Pegagan menyebut affirmative action adalah sebuah ide dan gerakan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mendorong terlibatnya perempuan dalam dunia perpolitikan baik sebagai penyelenggara pemilu maupun pimpinan lembaga negara baik ditingkat eksekutif ataupun legislatif.

“Perlu penguatan kembali kesadaran semua pihak terhadap kesetaraan gender,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya literasi politik di kalangan perempuan muda agar tidak mudah terjebak pada politik identitas maupun disinformasi.

“Organisasi masyarakat seperti DPD SERINDO Bengkulu dan KOPRI PMII Kota Bengkulu harus konsisten mendorong terciptanya lingkungan demokrasi yang setara, dimana perempuan dapat tampil sebagai pengambil keputusan,” tegasnya.

Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Banyak peserta menyampaikan pandangan bahwa kehadiran webinar semacam ini memberi motivasi baru untuk terus mengawal keterlibatan perempuan dalam proses politik.

Melalui webinar ini, penyelenggara berharap lahir gerakan bersama yang memperkuat posisi perempuan dalam panggung demokrasi Indonesia, tidak hanya sebagai objek politik, tetapi juga sebagai subjek yang aktif menentukan arah bangsa.