Kegiatan OTT KPK Terhadap Pejabat Publik Menjadi Bukti Komitmen Firli Bahuri Berantas Korupsi

Timredaksi.com – Akhir-akhir ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat daerah yang melakukam tindak pidana korupsi.

Pada Kamis 6 April 2023 KPK berhasil menangkap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dalam operasi tangkap tangan (OTT). 28 orang berhasil diamankan KPK di empat lokasi berbeda, yakni di wilayah Riau di Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, dan Jakarta.

Pada 12 April 2023 KPK juga melakukan kegiatan OTT atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan Ditjen Perkertaapian Kementrian Perhubungan.

Perkara ini bermula dari adanya informasi dugaan rekayasa lelang proyek pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi Selatan yang dilakukan di lingkungan Kementrian Perhubungan Tahun Anggaran 2018-2022.

Pada kegiatan tersebut KPK menetapkan 10 orang tersangka kasus suap proyek di lingkungan Ditjen Perkertaapian Kemntrian Perhubungan. KPK juga mengamankan uang sejumlah 2.8 M yang diduga akan digunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) para tersangka kasus korupsi.

Dan lagi-lagi Kali ini KPK kembali berhasil melakukan kegiatan OTT di wilayah Bandung, salah satu pejabat yang terjerat OTT KPK adalah Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan OTT tersebut membuktikan KPK masih ada dan selalu berkomitmen untuk memberantas korupsi.

“Saya pernah ngomong di rakor (rapat koordinasi) pencegahan korupsi beberapa bulan yang lalu. Hari ini kami buktikan, KPK masih ada,” ujar Firli dalam keterangannya, Sabtu (15/4/2023).

Firli mengatakan KPK terus bekerja keras untuk membersihkan Indonesia dari koruptor. Dia menegaskan KPK masih ada dan akan terus bekerja keras dalam memberantas korupsi.

“Satu lagi kepala daerah ditangkap karena melakukan korupsi. Saya pernah menyampaikan pada saat rakor dengan seluruh kepala daerah bahwa kalau kepala daerah masih korupsi, pasti kami tangkap. Semua itu dibuktikan hari ini Wali Kota Bandung YM ditangkap, menyusul Bupati Meranti,” ujarnya.

Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjadi wali kota kedua Kota Kembang yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah sebelumnya KPK tercatat pernah menetapkan Wali Kota Bandung periode 2003-2013 Dada Rosada sebagai tersangka suap pada 1 Juli 2013 silam.

Selain Yana, KPK juga menangkap delapan orang lain yang beberapa di antaranya merupakan pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dalam kegiatan OTT tersebut, KPK telah mengamankan sejumlah nominal uang dalam bentuk pecahan rupiah. OTT tersebut digelar dalam rangka penindakan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet.

Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan operasi tangkap tangan di Kabupaten Meranti, lalu kasus suap Ditjen Perkertaapian dan yang terbaru penangkapan Yana Mulyana sebagai Wali Kota Bandung. Salah satunya dari Forum Generasi Milenial Indonesia (FGMI).

Muhamad Suparjo SM selaku Ketua Umum FGMI mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah bukti komitmen KPK dalam memberantas korupsi. Di tengah terpaan isu-isu yang menyerang KPK, namun KPK tetap fokus dalam menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

“Kita patut apresiasi KPK, karena telah berhasil melakukan OTT terhadap Kepala Daerah yang korupsi. Walaupun saat ini banyak serangan isu terhadap KPK, itu tidak menghalangi KPK untuk terus memberantas korupsi”, kata Suparjo dalam keterangan persnya.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran Ketua KPK Firli Bahuri. Terlihat dari beberapa pernyataannya di depan para kepala daerah bahwasanya dia tidak akan segan untuk menangkap pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.

Firli telah berkomitmen dari awal diangkatnya menjadi Ketua KPK untuk mencegah, memberhentikan, dan memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi di tanah air, Serta membersihkan Indonesia dari praktik korupsi.

“Tentu Firli sangat berperan penting dalam setiap keberhasilan KPK dalam menangkap atau OTT Kepala Daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Karena tidak mungkin lepas dari intruksinya sebagai ketua KPK”, ungkap Suparjo.

Meski sedang diterpa terkait isu pemberhentian Endar sampai kepada pemanggilan Firli Bahuri oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli tetap profesional dalam menjalankan tugas utamanya sebagai Ketua KPK dengan bukti adanya penangkapan beberapa kepala daerah belakangan ini.

“Jujur saya salut sama Ketua KPK ini, meski sedang gunjang ganjing terkait polemik yang selama ini terjadi menimpanya dia tetap fokus pada objek tanggung jawabnya sebagai Ketua KPK”, tambah Suparjo kepada awak media.

Kasus korupsi di Kabupaten Meranti, kasus suap Ditjen Perkeretaapian dan kasus korupsi Walikota Bandung Yana Mulyana menjadi catatan tambahan kasus korupsi pejabat daerah di negeri ini. Dan kasus tersebut juga menjadi perhatian masyarakat, pasalnya Bupati Meranti dan Wali Kota Bandung sering melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah tindak pidana korupsi.

“Ini harus menjadi pelajaran bagi pejabat daerah dan juga penyelenggara negara yang, jangan coba-coba untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena kami yakin KPK akan menangkap siapapun pejabat yang melakukan praktek korupsi. Kami yakin KPK tidak tebang pilih”, tutup Suparjo kepada awak media.