News

Jangan Sampai Kelangkaan Obat Covid Karena Biaya Produksi dan Distribusi

Jakarta, Timredaksi.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan sidak di salah satu apotek di kawasan Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/7). Dalam sidak tersebut, Jokowi mengungkap obat antivirus COVID-19 seperti Oseltamivir, Favipiravir, dan Azithromycin sulit didapat.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menyoroti langkanya obat-obat terapi COVID-19 itu. Ia mengatakan, jangan sampai masalah kelangkaan obat terapi Covid ini karena biaya produksi dan distribusi. Meski begitu, dia menyarankan pemerintah menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) untuk menjamin keterjangkauan obat-obat itu bagi pasien Corona.

BACA JUGA:

“Meminta pemerintah dan BUMN duduk bersama dengan semua stake holder termasuk pihak swasta untuk melakukan inventarisasi masalah mengapa masih kerap terjadi kelangkaan obat di lapangan,” kata Bima Aria seperti dikutip detikcom, Minggu (25/7/2021).

“Jika permasalahan yang ada itu terkait biaya produksi dan distribusi untuk obat tersebut yang jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah perlu menyesuaikan HET dengan catatan harus tetap terjangkau, dan jika terlampau mahal agar harga tetap terjangkau maka pemerintah juga perlu mendisuksikan subsidi bagi para produsen obat. Yang terpenting sekarang obat itu ada di masyarakat dan bisa dibeli dengan mudah dan terjangkau oleh masyarakat,” lanjutnya. .

Bima Aria pun meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan industri farmasi bisa menjamin ketersediaan obat-obat yang dibutuhkan saat pandemi virus Corona ini.

“Obat-obatan untuk terapi COVID-19 kesediaannya di seluruh apotek harus dijamin, khususnya oleh pemerintah melalui Kemenkes, Industri Farmasi swasta dan BUMN.” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta polisi turun tangan terkait kasus ini. Hal ini bertujuan agar tidak ada penimbunan obat-obatan untuk terapi COVID-19 oleh sebagian pihak.

BACA JUGA: 

“Saya heran kenapa obat-obatan terapi COVID-19 itu saat ini seolah-olah hilang di pasaran. Padahal para direktur utama BUMN farmasi dalam rapat bersama Komisi VI memastikan mereka telah memproduksi lebih dari jumlah kapasitas produksinya dalam memenuhi pasokan di pasaran selama pandemi ini,” ujar Dasco kepada wartawan, Sabtu (24/7).

“Saya meminta pemerintah serta aparat kepolisian untuk menyelidiki hilangnya obat-obatan ini. Jangan sampai adanya dugaan penimbunan obat terapi COVID-19 karena kepanikan masyarakat terhadap pandemi saat ini,” jelas Dasco.

Azzam Putra

Recent Posts

Implikasi Yuridis Pengalihan Rekening DHE SDA ke Himbara dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Timredaksi.com, Jakarta - Mandatori sentralisasi DHE SDA ke bank Himbara lewat PP 21/2026 sah secara…

14 hours ago

PELNI Apresiasi TNI AL Atas Temuan Air Raksa Di Atas KM Nggapulu

Timredaksi.com, Jakarta - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) mengapresiasi langkah cepat dan…

21 hours ago

Mendes Yandri Ajak APDESI Merah Putih Kawal Program Presiden Prabowo Subianto

Timredaksi.com, Serang – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak Dewan…

1 day ago

PA Jakarta Pusat Jadi Rujukan Internasional, Layanan Digital Dipelajari Zanzibar

Timredaksi.com, Jakarta – Pengadilan Agama Jakarta Pusat terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan layanan peradilan yang…

2 days ago

Zanzibar Kadhi’s Court Jadikan MA RI Rujukan Transformasi

Timredaksi.com, Jakarta - Delegasi Zanzibar pelajari transformasi digital & tata kelola hukum keluarga Islam dalam…

2 days ago

Mahkamah Agung Perkuat Sinergi dengan Media, Fokus Sosialisasi Implementasi KUHP Baru

Timredaksi.com, Jakarta - Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menggelar kegiatan media gathering bersama para…

2 days ago