Hari Santri Nasional 2020: Pemerintah Kuatkan Literasi Keuangan di Kalangan Santri

Jakarta – Pemerintah berupaya menguatkan literasi keuangan di kalangan pemuda, santri, maupun pelajar agar kepemilikan dan penggunaan rekening terus meningkat. Hal ini tentunya bisa mendukung ketahanan ekonomi atau sistem keuangan nasional.

“Santriwan dan Santriwati merupakan segmen prioritas dalam kelompok pemuda pada Strategi Nasional Keuangan Inklusif,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir dalam acara Seminar Keuangan Inklusif bagi Pemuda/Santri dalam rangka Hari Santri Nasional 2020, Jumat (23/10) di Jakarta.

Kelompok pemuda mempunyai potensi yang sangat besar, dengan santri/santriwati yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 18 juta orang. Jika seluruhnya terinklusi keuangan, maka bisa mendorong pencapaian target keuangan inklusif jangka panjang.

Berbicara tentang ekonomi yang inklusif, Iskandar menerangkan bahwa salah satu sumber dari pengangguran adalah karena tidak adanya akses masyarakat kelompok bawah terhadap 2 (dua) hal, yaitu akses pekerjaan dan akses pembiayaan.

“Pembangunan itu harusnya inklusif untuk semua orang. Jadi kita melakukan pelatihan keuangan inklusif ini, salah satunya adalah supaya seluruh masyarakat Indonesia bisa berusaha, bisa mendapatkan pekerjaan, tanpa mengecualikan dari kelompok mana,” tegasnya.

Ia pun menjelaskan bahwa Pemerintah memiliki program One Pesantren One Product (OPOP). Program ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian umat melalui para santri, pondok pesantren, dan masyarakat sekitar.

“Dengan program ini, Pondok Pesantren diharapkan bisa makin memberikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya,” tutur Iskandar Simorangkir selaku Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif.

Pada perayaan Hari Santri Nasional ini, juga dilaksanakan serangkaian acara antara lain penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)/Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra), peresmian Pontrenmart, pembiayan fintech eSyirkah untuk ekspor usaha santri, peluncuran iPesantren, pembukaan Rekening Santri dan penyerahan Kartu Santri, peluncuran percontohan pembiayaan OPOP, serta edukasi/literasi keuangan syariah pesantren.

Melalui berbagai program keuangan inklusif, lanjut Iskandar, Pemerintah ingin memberdayakan masyarakat, khususnya yang belum tersentuh dengan pembiayaan. “Sehingga mereka bisa membuka usaha, bisa bekerja, untuk meningkatkan kesejahteraan,” imbuhnya.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso; Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj; Ketua PBNU Bidang Ekonomi, Eman Suryaman Abdurrahman; Ketua Perhimpunan Pengusaha dan Profesional Nahdliyin, Irnanda Laksnawan; Wakil Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi NU, Afifi; Sekum Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN), Syaiful Arifin; serta para Direksi BUMN, Bank Himbara, dan Bank Daerah. (*)