Hakim Tipikor Lintas Yurisdiksi, Nur Sari Baktiana Tampil di Sidang Militer Kasus Satelit Kemhan

Timredaksi.com, Jakarta — Pemandangan tidak biasa tersaji di ruang sidang Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa pagi. Di antara jajaran hakim berseragam militer, tampak seorang hakim perempuan dari peradilan umum yang tampil mengenakan seragam perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Ia adalah Dr. Nur Sari Baktiana, S.H., M.H., hakim tindak pidana korupsi (tipikor) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam sidang tersebut, Nur Sari dipercaya sebagai Hakim Anggota dalam perkara koneksitas dugaan korupsi proyek pengadaan satelit Kementerian Pertahanan senilai lebih dari USD 20 juta. Penugasannya menjadi sorotan karena mencerminkan peran hakim sipil dalam sistem peradilan militer, khususnya dalam perkara yang melibatkan terdakwa dari unsur militer dan sipil.

Dalam kapasitasnya di sidang koneksitas, Nur Sari mengenakan seragam PDU-IV dengan pangkat tituler Laksamana Muda. Pangkat kehormatan ini diberikan kepada hakim sipil yang bertugas di lingkungan peradilan militer sebagai bentuk kesetaraan posisi dengan hakim militer.

Perjalanan karier Nur Sari Baktiana dimulai dari pengadilan negeri di daerah, yakni di Purwakarta dan Cianjur. Di sana, ia menangani berbagai perkara pidana dan perdata yang menjadi fondasi pengalamannya sebagai hakim.

Pada 2018, ia diangkat sebagai Hakim Yustisial di Mahkamah Agung, tepatnya di Kamar Pidana. Tugas tersebut menempatkannya dalam proses analisis perkara kasasi dan peninjauan kembali dari seluruh Indonesia. Setelah tiga tahun, ia berpindah ke Kamar Militer, memperluas pemahamannya terhadap sistem hukum militer.

Pengalaman lintas kamar tersebut menjadi bekal penting saat ia ditugaskan dalam sidang koneksitas yang memadukan yurisdiksi sipil dan militer.

Sejak dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada April 2025, Nur Sari aktif menangani perkara-perkara korupsi besar. Salah satu yang menonjol adalah perkara dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama sejumlah terdakwa lain.

Dalam persidangan, ia dikenal tegas dan lugas. Ia kerap mencecar saksi yang dinilai tidak konsisten, guna menggali fakta secara mendalam. Gaya persidangan tersebut dinilai sebagai refleksi dari pengalamannya selama bertugas di Mahkamah Agung.

Selain itu, ia juga terlibat dalam perkara korupsi PT ASDP Indonesia Ferry yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp1,25 triliun. Dalam perkara tersebut, ia menyampaikan pandangan hukum yang menyoroti perbedaan antara unsur kesengajaan korupsi dan kelalaian dalam tata kelola korporasi—sebuah pendekatan yang dinilai penting dalam perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia.

Perkara yang kini ditanganinya di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tergolong kompleks. Selain melibatkan pejabat militer dan warga negara asing, kasus ini juga memiliki implikasi internasional, termasuk putusan arbitrase di Singapura yang berdampak pada aset negara di luar negeri.

Dalam sistem hukum Indonesia, perkara koneksitas diatur untuk memastikan bahwa terdakwa sipil tetap mendapatkan pemeriksaan oleh hakim dari peradilan umum. Hal ini menjadi penting agar prinsip keadilan tetap terjaga meskipun perkara diperiksa di lingkungan peradilan militer.

Penugasan Nur Sari Baktiana di sidang koneksitas menjadi simbol tuntutan baru terhadap profesi hakim di Indonesia. Seorang hakim tidak hanya dituntut memahami hukum pidana umum, tetapi juga mampu menavigasi lintas yurisdiksi, termasuk hukum militer dan aspek internasional.

Kariernya yang melintasi pengadilan daerah, Mahkamah Agung, hingga peradilan militer menunjukkan dinamika peran hakim di tengah kompleksitas perkara modern.

Di tengah sorotan publik dan kompleksitas perkara yang ditangani, Nur Sari dinilai sebagai representasi hakim yang adaptif, tegas, dan berkomitmen pada prinsip keadilan.