Gaji Besar VS Moral DPR

Perlu ditelaah berita yang tengah viral di masyarakat soal besaran gaji DPR yang disampaikan oleh anggota DPR RI Krisdayanti.

Dalam kanal YouTube Akbar Faizal, Krisdayanti secara gamblang membeberkan gaji yang ia peroleh setiap bulannya sebagai anggota DPR selama setahun.

Menurut penjelasan Krisdayanti, dia memperoleh pendapatan yang ditransferkan beberapa kali dalam setiap bulannya. Jumlah gaji anggota DPR yang diungkapkan Krisdayanti begitu besar, yang apabila ditotalkan seluruhnya bisa mencapai Rp 4,2 miliar.

Menurut Saya, besaran gaji yang diterima Anggota DPR setidak-tidaknya harus dibarengi dengan prestasi. Apalagi dimasa pandemi, DPR harus mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat.

Jika anggota DPR merasa bersama rakyat, harusnya mereka mendengar dan menyuarakan aspirasi rakyat. Banyak kebijakan yang digodog di DPR malah justru menyusahkan dan menyakiti rakyat.

Seharusnya, para anggota DPR ingat bagaimana mereka dipilih rakyat saat kampanye, sehingga seharusnya ini menjadi pemacu untuk membela kepentingan rakyat. Dalam benak kepala yang diprioritaskan adalah rakyat.

Selain itu, tentu kita juga menyoroti kinerja DPR yang selama masa pandemi minim prestasi, baik dalam menghasilkan rancangan Undang-Undang maupun yang lain.

Menurut hemat Saya, DPR juga harus berterima kasih kepada rakyat, dimasa pandemi rakyat banyak yang kesulitan masalah ekonomi sedangkan DPR masih dapat menikmati gaji besar. Maka jangan sampai dengan gaji besar malah justru jauh dari rasa syukur dan menjadikannya korupsi.

DPR pun kita lihat kerjanya membela rakyat mirip iklan motor, Nyaris Tak Terdengar. Malah sering kita saksikan, anggota DPR bukan mementingkan rakyat, tapi kebijakan politik menteri asal partainya yang selalu dikedepankan.

Banyak kita saksikan panorama kerakusan, menyantap anggaran rakyat dengan berbagai program, bukan justru mengedepankan efesiensi saat pandemi, bukan mengembalikan kelebihan pada kas negara disaat negara hadapi pandemi.

Kepentingan rakyat kini sudah dibaluri dengan keserakahan nafsu-nafsu dan nafsi-nafsi. Sedangkan, kepentingan rakyat akan mereka janjikan kembali saat pemilu nanti.

Disaat kepercayaan publik sudah mulai terbiasa dengan keadaan yang tidak menyejukan ini, Pimpinan DPR malah bikin ulah. Puan disaksikan oleh rakyat matikan mikrofon, Azis Syamsuddin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara Sufmi Dasco sibuk membela bosnya sebagai Menhan dan tugas kepartaian.

Pimpinan MPR sibuk mau nyapres, mulai Bamsoet sampai Cak Imin. Lalu bagaimana bisa kepentingan rakyat mereka kesampingkan atau bahkan mereka lupakan. Padahal nasib rakyat, nasib jutaan rakyat sedang digenggamnya.

Belum lagi, di MPR ada yang sampai dua periode jadi salah satu pimpinan yaitu Hidayat dan Zulkifli, tapi jarang sekali membela rakyat, Hidayat malah tak lagi mood bicara rakyat dan kerap adu mulut dengan Fahri Hamzah.

Akhirnya, DPR menjadi sasaran cacian dan aksi mural seperti halnya Joko Widodo. Aksi protes kepada DPR bisa terus berlanjut jika keadaan tak bisa berubah.

DPR kurang kesadaran akan tugas dan fungsinya sehingga kini kita kerap malas membaca berita tentang DPR. DPR bukanlah tugasnya sekedar membagikan tas dan buku untuk sosialisasi Undang-Undang. Namun yang terjadi perjuangan dan suara DPR berakhir pada ketua umum partai pemerintah dengan DPR.

Disinilah terus melemahnya DPR, miskin narasi, miskin manuver, elite politik di eksekutifpun makin santai. Lalu apa yang kita miliki sekarang ini.

Hari ini dan esok kita menyaksikan bahwa Parlemen bukan saja tak jelas esensinya bagi rakyat bahkan partai mereka pun kena imbasnya baik di eksekutif maupun legislatif. Ini akan menjadi halaman terakhir bagi kebesaran menyandang nama Perwakilan Rakyat semenjak DPR hanya menjadi alat stempel dan penikmat kebijakan yang disodorkan penguasa. Oleh. Farkhan Evendi