Efisiensi Anggaran Pemilu 2024, DPR Usulkan 60-70 hari Masa Kampaye

Jakarta_Timredaksi.com–Persiapan pemilu 2024 yang matang, kembali komisi II DPR RI mengadakan konsinyering bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Legislator asal Sumatera Barat Guspardi Gaus mengatakan bahwa, KPU mengusulkan kampanye berlangsung 120 hari dan pemerintah ingin 90 hari. Sementara sejumlah fraksi Komisi II mengusulkan masa kampanye yang lebih singkat yaitu sekitar 60-75 hari.

“Tujuannya, memberikan efektivitas dan efisiensi terhadap tahapan, pengadaan dan penyebaran logistik. Penyingkatan masa kampanye tentu akan berimplikasi terhadap regulasi (PKPU) dan juga akan terjadi penghematan anggaran dimana pengadaan logistik pemilu bisa lebih efektif dan efisien,” ujar Guspardi Jum’at 13/5/2022.

Lebih lanjut politisi PAN menjelaskan, komisi II dan Pemerintah terus meminta KPU dan Bawaslu untuk mengefisienkan anggaran yang sudah disampaikan Rp.76 Triliun.

“Dari pengajuan awal yaitu Rp 86 triliun dan terakhir sudah di rasionalisasi menjadi sekitar Rp.76 triliunan. Anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 belum disepakati hingga saat ini. Kemudian soal lamanya durasi masa kampanye juga belum disepakati oleh KPU, pemerintah maupun DPR,” jelasnya

“Dan yang tak kalah penting dibahas lebih lanjut adalah soal penggunaan sistem digital (e-recap). Dimana sebelumnya pada pilkada serentak kan sudah pakai e-recap walaupun baru bersifat uji coba. Kalau nanti kita sepakati menjadi permanen, tentu ini akan berkonsekuensi dengan pengadaan internet dan lain sebagainya,” lanjut Hi. Gg

Anggota Baleg DPR RI, menyampaikan beberapa agenda yang dibahas dalam rapat tersebut mengevaluasi tahapan pemilu dan pembahasan anggaran.

“Diantaranya melakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024. Termasuk juga membahas lebih detil terkait aspek anggaran yang dinilai masih jumbo,” kata Guspardi

Juga mengenai standar prosedur dan lamanya penyelesaian sengketa pemilu, kata Hi. GG hal tersebut perlu dikaji supaya penyelesaian sengketa Pemilu 2024, tidak beririsan dengan tahapan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

“Kita berharap persiapan pemilu 2024 ini hendaknya lebih sempurna, karena dari awal kita ingin mendesain dan membuat konsep Pemilu 2024 harus lebik baik dari pemilu sebelumnya,” pungkasnya (ror)