DPR RI Di Tahun 2021 Paling Muales, Bayak Regulasi Tertunda

Juru bicara DPP PSI Sigit Widodo mengatakan DPR RI Ditahun 2021 minim kehadiran. Ia juga berharap pada 2022 ini DPR bisa bekerja lebih disiplin serta serius dalam menyelesaikan semua Rancangan Undang-undang (RUU) yang sudah lama tertunda.

“DPR saat ini adalah DPR paling malas sepanjang sejarah republik. Banyak RUU penting yang batal disahkan tahun lalu dan DPR hanya mengesahkan delapan dari 33 RUU yang masuk Prolegnas 2021. Semoga tahun ini kawan-kawan di DPR RI tidak malas-malasan seperti tahun lalu lagi,” kata  Sigit Widodo, dikutip Suara.com (5/1/2022).

Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa banyak Rancangan Undang-undamg yang diharapkan masyarakat masih dibawah meja.

“Dua RUU ini bertahun-tahun mandek di DPR dan selalu ditunda pengesahannya pada akhir masa persidangan,” ungkapnya.

PSI kata dia, sangat menyesalkan berulangnya penundaan pengesahan dua RUU yang sangat dibutuhkan oleh Rakyat Indonesia. Menurutnya Indonesia kekinian sangat darurat kekerasan seksual dan perlindungan data pribadi.

“Sepanjang 2021 kita menyaksikan kasus-kasus kekerasan seksual yang mengenaskan dan peretasan data pribadi yang luar biasa sampai menimpa data pribadi milik Presiden Jokowi. Preseden semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, tapi DPR seolah-olah menutup mata,” bebernya

Padahal menurutnya, RUU PDP hanya satu dari sekian banyak kebutuhan aturan terkait dunia digital dan internet. PSI khawatir pengesahan RUU PDP yang terus tertunda akan berdampak pada ketiadaan aturan yang diperlukan masyarakat saat mengakses Internet.