Timredaksi.com – Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri meminta Kementerian Desa Penduduk Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi mengalokasikan anggaran pendidikan bagi Kepala Desa (Kades). Pasalnya banyak kepala desa yang terjerat kasus tidak pidana korupsi dikarenakan pendidikan yang cukup minim.
“Ditekankan betul bahwa setiap tahunnya ada agaran pendidikan untuk para Kades, sehingga bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan, taat hukum dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa,” kata Tamanuri dalam RDP Komisi V bersama Kementerian Desa di Senayan Selasa, 30/5/2023
Politisi NasDem dapil Lampung II itu menyampaikan pentingnya pendidikan bagi Kades guna merubah karakter pemimpin yang dicintai warganya. Ia berharap dengan pendidikan yang mempuni kasus-kasus yang menjerat Kades bisa lebih berkurang.
“Pendidikan ini sangat diperlukan untuk merubah watak mereka. Jangan kepala desa dikejar-kejar polisi atau kejaksaan, tapi perlu prilaku Kades perlu dirubah. Jadi jagan karena mereka kaget melihat uang miliaran dikarenakan jiwa mereka belum terdidik,” ujarnya
Lebih lanjut Anggota Banggar DPR RI menyampaikan perlunya evaluasi petunjuk teknis pengunaan Anggaran Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD) itu.
“Perlu dievaluasi tentang pengelolaan dana desa ini. Pak menteri di tempat saya itu 7 Kabupaten ada 1.331 desa, namun masih banyak yang belum memiliki kantor balai desa. Kalau saya berkunjung ke kantor desa rambut jadi putih, karena seperti kantor balai desa tidak layak huni,” jelasnya
Mantan Bupati Way Kanan meminta Kementerian Desa memberikan kebijaksanaan aturan penggunaan anggaran DD itu. Ia menilai ada peraturan lama dan baru membatasi realisasi penggunaan dana pembangunan kantor desa tersebut.
“Seperti waktu pertama kali 2015, dana desa bisa dipergunakan membagun kantor balai desa. Nah sekarang ini tidak bisa lagi, terkecuali ada rekomendasi dari Bupati. Jadi tolong pak, masih banyak desa yang belum ada kantor desa. Saya berharap Kementerian Desa bisa memahami keperluan aparatur desa bersama masyarakat dalam hal pembagunan membangun balai desa ini,” ungkapannya
Diakhir kesempatan penyampaian usulan pendapat hingga kritikan, Tamanuri mendukung adanya usulan masing-masing anggota komisi V DPR terkait penambahan anggaran desa melalui program aspirasi. Masing-masing anggota DPR RI berencana memberikan kemudahan bisa membuka pasar murah didesa-desa.
“Saya menyokong komentar dari teman-teman, tentang kegiatan pasar didesa-desa. Seperti pasar-pasar desa yang sekarang ini sudah ada barang untuk mereka jual beli. Disitu walaupun belum ada pasarnya? Kita bantu masyarakat desa untuk buka pasar, kita bantu mereka memanjakan perekonomian desa,” pungkasnya (ror)
RESENSI BUKU Judul Buku: Prabowo dan Tantangan Penyelesaian Konflik Papua Penulis: Dr. Socratez Yoman Penerbit:…
Timredaksi.com, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral…
Timredaksi.com, Jakarta — Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Pulogadung menegaskan kembali pentingnya penegakan…
Timredaksi.com, Jakarta – Bagi yang akrab dengan dunia investasi, tentu sudah tidak asing dengan Tabungan…
Timredaksi.com, Kenyam — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nduga, Nius Wakerkwa mengadakan Kunjungan Kerja…
Timredaksi.com, Jakarta - Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diusulkan dan dibahas bersama telah mengakomodasi masukan…