BMI Nilai BPIP Harus Introspeksi Diri dan Perlu Dievaluasi

Timredaksi.com, Jakarta – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar lomba penulisan ‘Hormat Bendera Menurut Hukum Islam’ dan ‘Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam’.

Agenda lomba yang digagas oleh BPIP itu pun menuai kritik dari berbagai kalangan. Bahkan ada yang meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan BPIP karena dinilai hanya membikin gaduh ditengah suasana pandemi seperti ini.

Ketua Umum DPN BMI Farkhan Evendi menyebut bahwa lomba karya tulis yang digagas BPIP malah justru dapat menimbulkan benturan antara agama dan negara, itu juga sangat tendensius.

“Proses perjalanan pembumian Pancasila kini kian terdegradasi, setelah Tes Wawasan Kebangsaan yang melukai rakyat kini muncul BPIP yang memicu kegaduhan dan ini liar sekali mereka membawa BPIP bikin gaduh,” ujar Farkhan.

Menurut Farkhan, semestinya BPIP menghadirkan kembali spirit dan nilai-nilai Pancasila dan UUD1945 yang ideal dalam tataran sikap, cara pandang dan aksi nyata. Bukan malah justru membikin gaduh dengan membenturkan Pancasila dengan agama.

Farkhan menilai kritik yang telah dilakukan Cendikiawan Busyro Muqodas dan cendikiawan lain terhadap BPIP dinilai merupakan kritikan yang sangat keras. Apalagi banyak pihak yang minta Presiden Jokowi untuk membubarkan BPIP.

“Wacana pembubaran BPIP bakal lebih serius dari isu lain karena saat ini Busyro Muqoddas tokoh yang memiliki jaringan banyak di berbagai kampus,” jelas Farkhan.

“Beliau sudah tua tapi marah dibuat oleh kerjaan ngelindur kalangan BPIP, kami setuju kalau BPIP dievaluasi,” sambung Farkhan.

Farkhan menyebut bahwa seluruh kekuatan BMI di berbagai daerah siap bekerja sama dengan kampus manapun untuk memberi evaluasi dan kritikan terhadap BPIP membersamai Busyro Muqoddas dan jaringan kampus seluruh Indonesia.

Farkhan menilai kedudukan BPIP perlu dievaluasi karena dinilai tidak efektif dan efisien dalam memberikan Pembinaan Ideologi Pancasila.

“Gak lazim dengan posisi seperti ini, maka kita pun dapat mempertanyakan lebih jauh apakah BPIP harus dipertahankan,” pungkas Farkhan. (Salsa)