BMI Minta Kepolisian Stop Kekerasan Terhadap Rakyat yang Demo Omnibus Law

Jakarta – Tindakan aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi di berbagai daerah yang menuntut dicabutnya UU Cipta Kerja, Rabu (7/10), mendapat sorotan dari, organisasi sayap Partai Demokrat, Bintang Muda Indonesia (BMI).

Pasalnya, telah terjadi tindak kekerasan yang dialami oleh demonstran pada aksi belakangan ini. BMI meminta kepolisian untuk menghentikan pendekatan dengan cara kekerasan terhadap rakyat yang sedang menyuarakan pendapat.

“Hentikan cara-cara arogan dan pendekatan kekerasan terhadap rakyat. Itu bukan cara yang benar dalam menangani masalah. Hal itu justru akan mengundang kemarahan lebih besar dari rakyat,” ujar Ketua Umum BMI, Farkhan Evendi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/10).

Lebih jauh Farkhan menegaskan, Pemerintah harus sadar bahwa produk undang-undangnya tidak disetujui oleh rakyat.

“Pemerintah harus sadar bahwa rakyat tidak setuju terhadap kebijakan ini (UU Cipta Kerja). Untuk itu, segera cabut UU Ciptaker dan keluarkan Perpu pembatalan,” terangnya.

Farkhan menilai, jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan yang memihak pada rakyat, maka akan mengakibatkan penderitaan bagi rakyat secara berkelanjutan.

“Partai pendukung pemerintah juga harus melek itu, jangan dipaksakan agar rakyat tidak semakin menderita, gunakan akal sehat Anda jangan menunggu jatuh korban lagi,” tegasnya.

Farkhan juga menegaskan, agar Polisi segera membebaskan demonstran yang ditangkap dan jangan sampai menghalangi akses bantuan hukum kepada mereka.

“Stop kekerasan terhadap rakyat. Jangan ada korban lagi hari ini. Polisi yang terbukti melakukan kekerasan harus dihukum. Dan kepada Bapak Presiden, kita ingatkan kemabali, sebelum jatuh koraban, Anda lah yang memulai semua ini, maka Anda juga yang harus mengakhirinya,” pungkas Farkhan.