Bencana Covid-19 dan Kesengsaraan Rakyat
Oleh. Farkhan Evendi
(Ketua Umum Bintang Muda Indonesia)
Kedatangan covid-19 di Indonesia sejak awal sudah dipandang dapat membawa ancaman kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Apalagi, saat itu Pemerintah di sejumlah provinsi mau memberlakukan lockdown untuk memutus mata rantai covid-19. Namun, dengan sejumlah pertimbangankhususnya anggaran yang terbatas untuk mengurus perut rakyat yang tak bias keluar rumah mencari nafkah akhirnya lockdown dibatalkan.
Kini muncul kebijakan baru yang bernama PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang secara garis besar akan berakibat dan menimbulkan efek perut lapar yang menerjang rakyat. Terutama di wilayah pelosok daerah yang jauh dari jangkauan lembaga sosial atau komunitas yang memiliki Rasa kepedulian atas musibah pandemi ini.
Bencana kelaparan jauh lebih mengancam di masa pembatasan sejumlah kegiatan, Berita PHK oleh beberapa perusahaan terhadap nasib buruh di masa pandemi semakin nyata dan membuat kesengsaraan rakyat semakin nyata.
Ditambah dengan bantuan sosial di masa pandemi tanpa hati nurani di korup oleh kalangan pemerintahan mulai pusat sampai level paling bawah. Selain tentunya banyak yang tidak tepat sasaran, misalkan bansos diberikan pada data orang yang ternyata secara status sosial kaya bahkan pejabat.
Bahkan yang lebih mengejutkan, Ada banyak data orang yang sudah meninggal dimasukkan dalam daftar penerimaan bansos, ini bukan lagi dinamakan korup tapi dapat dikatakan sebagai mafia bansos, mengerikan !!
Pemberlakukan PPKM darurat adalah upaya mempersulit orang dari satu kota ke kota lain juga memperkecil upaya masyarakat mencari nafkah ditengah kehidupan masa kini yang jauh memerlukan kebutuhan memadai seperti pulsa untuk sekolah virtual misalkan dan harga kebutuhan hidup yang tinggi baik pangan, Listrik dan lainnya.
Bencana kelaparan pun menjadi ancaman di rumah kemanusiaan seperti Panti Asuhan dan lainnya yang berkurang karena donatur banyak kesusahan akibat pandemi.
Kesulitan hidup juga dialami pekerja seni dan budaya yang selama ini kerap memanfaatkan keramaian dan kerumunan, mereka kehilangan Sumber penghasilannya.
Pemerintah termasuk BUMN kami rasa kurang masif dalam memberikan bantuan seperti CSR BUMN, subsidi pengurangan biaya air, listrik dan lain sebagainya. Bahkan Menteri BUMN sibuk dengan safari nyapresnya.
Situasi ancaman kelaparan ini juga meningkatkan demoralisasi dan kriminalitas seperti begal motor, penjualan Narkoba, bunuh diri, perampokan, bahkan hingga pembunuhan dan lain sebagainya.
Bahwa ditengah ancaman kelaparan itu pemerintah justru menunjukkan kelemahannya untuk bertindak, Menteri Risma bahkan lebih banyak mengeluh soal anggaran sosial yang terbatas. Apalagi pasca terjadinya prahara korupsi di kemensos. Apakah Dengan terus mengeluh dapat menyelesaikan masalah??
Ketidakmampuan pemerintah mengatasi berbagai masalah ini, bakal membuat rakyat sampai tingkat pelosok berhadapan secara frontal bukan saja oleh virus covid tapi juga harus berhadapan dengan ancaman bencana kelaparan.
Maka Rakyat patut bertanya; Apakah para pemimpin yang dipilih oleh Rakyat sudah menjadi manusia sumber masalah bukan sebagai manusia sumber solusi ???
Wa Allahu a’lamu bisahowab!
-ciledug – 07- 2021-
