Akibat Pengelolaan PPS-NZ Masih Nol, DPR Pertanyakan Uang Masuk Ke Perindo Dikemanakan?

Timredaksi.com – Pengusaha di daerah kawasan Pelabuhan Samudra (PPS) Nizam Zahcman (NZ) Muara Baru Jakarta Utara, masih mengeluhkan adanya limbah serta akses jalan yang sampai saat ini masih belum tertata kelolan yang baik oleh pelaksanaan penaggung jawab yakni Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Perindo).

“Jadi pelabuhan ini masih nampak belum baik lah, karena kan bau limbah masih ada kemudian bila mana kita melintas dikawasan pelabuhan jalanhanya masih hancur. Ada sebagian sudah bagus, itu pun pengusah yang peduli mengeluarkan uang untuk perbaikan jalan, nah itu pun hanya jalan dekat perusahaanya saja,” kata salah satu pengusaha yang tak ingin disebutkan namanya, Kamis 17/3/2022.

“Saya agak aneh saja kenapa? Perputaran uang di pelabuhan ini kan tak terhitung berapa miliar perhari masuk. Jadi contoh kalau saya ini bayar uangnya ke Perindo sesuai dengan kontrak,” imbuhnya

Terkait persolan tersebut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah melakukan sidak pada tanggal 18 November 2020. Dari hasil sidak yang dilakukan bebera anggota DPR RI Komisi IV teryata belum menuai hasil yang positif. Pasalnya Perum Perindo belum mengindahkan persoalan-persoalan serius di pelabuhan PPS-NZ Muara Baru.

Ketua komisi IV Sudin menyebut semua persoalan yang perkaitan dengan jalan rusak dipelabuhan ada pada Perum Perindo. Ia mencurigai ada ketidak beresan dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

“Peninggian jalan menjadi tanggung jawab Perum Perindo. Selama ini pengusaha bayar sewa lahan satu miliar setahun. Itu dikalikan saja ratusan perusahaan yang ada dipelabuhan. Karena itu tidak seimbang dan di kemanakan uangnya,” kata Sudin saat melakukan Sidak ke Pelabuhan PPS-NZ, Muara Baru, diberitakan tahun lalu.

Menurut Sudin para pengusaha di Pelabuhan Muara Baru membayar uang sewa lahan rata-rata Rp1 miliar setahun. Bila dikalikan 100 atau 150 perusahaan, jumlahya ratusan miliar.

“Jadi wajar bila pengusaha menuntut agar ada perbaikan guna memperlancar kegiatan aktivitas perekonomian di bidang perikanan di Muara Baru,” pungkasnya

Lebih lanjut Politisi PDI-P dapil Lampung , meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) untuk mengaudit keuangan Perindo.

“Nanti kita minta BPK untuk datang ke sini memeriksa keuangan Perindo,” ujarnya.

Dikomfirmasi terkait adanya persoalan keluhan para pengusaha dan hasil respon DPR yang sudah dibahas di gedung rakyat tertinggi di NKR itu, pihak Perum Perido Cabang dan pusat masih milih Bungkam.

Ditemui awak media dikantor cabang Perum Perindo, Sugeng mengatakan persoalan Pelabuhan ada di Kantor Pusat.

“Maf kami tidak bisa memberikan setmen, karena ini semua bisa dijawab langsung Perum Perido pusat saja,” kata Sugeng pada awak media depan pintu masuk kantor cabang Perindo

Masih persoalan sama konfirmasi beberapa persoalan yang tersebut di atas pihak Perido Pusat, Deliana melalui pesan aplikasi WhatsApp nya mengatakan dalam tulisan ketik tangannya bahwa direksi jajaran Perindo dalam keadaan sibuk.

“Iya pak saya sedang meeting. Pertanyaannya terkait apa pak? Nanti kami jawab lewat press release/siaran pers. Nanti saya tanyakan dljawabannya setelah meeting saya selesai, kata tulis WhatsAppnya

Lanjut Deliana berjanji akan membuat tanggapan atau hak jawab dari beberap pertanya yang sudah disiapkan pewarta.

“Pak kami akan kirimkan press release saja, ya atas jawabannya karena banyak yg dibahas,” lanjut ketiknya

“Baru mulai jam 13.00 meetingnya.Nanti kami siapkan press release jawaban saja. Terkait isu di atas. Maaf belum bisa doorstop dulu ya pak,” tutup tulis pesan akhir WhatsAppnya. (ror)